KITAINDONESIASATU.COM – Kasus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, kembali membuka pertanyaan besar tentang pengawasan di balik tembok penjara.
Inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 23 September 2026 menemukan dugaan bangunan menyerupai “kluster” yang dihuni warga binaan. Di lokasi tersebut, Ombudsman melaporkan adanya fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan, bahkan fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf.
Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan serta sejumlah kendaraan mewah di sekitar lokasi. Yang tak kalah menjadi perhatian adalah adanya akses keluar yang disebut tidak terkunci dan terhubung dengan area hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.
Tim Ombudsman bahkan menerima laporan dugaan pungutan sebesar Rp150 ribu per Minggu di Blok A.
Temuan tersebut menjadi semakin serius karena sebelumnya tim Ombudsman juga pernah mengalami penolakan ketika hendak melakukan pemantauan di dalam blok Lapas Cibinong.
Ombudsman menyatakan fasilitas seperti yang ditemukan di Cibinong belum pernah mereka temukan dalam sejumlah kunjungan pengawasan ke wilayah lain.
Namun, Cibinong bukan satu-satunya lapas yang menyimpan temuan mengejutkan.
Sepanjang 2024 hingga 2026, berbagai sidak, penggeledahan, dan pengawasan di sejumlah lapas memperlihatkan persoalan yang berbeda-beda, mulai dari narkotika dalam jumlah kilogram hingga persoalan kapasitas hunian.
Berikut sejumlah temuan yang paling mencolok.
1. Lapas Cibinong: Ada Dugaan ‘Kluster Mewah’
Temuan di Cibinong menjadi salah satu yang paling tidak biasa.
Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan yang dari luar tampak seperti rumah atau homestay. Saat memasuki salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas seperti apartemen, antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi dan kulkas.
Tidak berhenti di situ. Ombudsman juga melihat fasilitas fitness lengkap dan pembangunan simulator golf.
Persoalan lain muncul dari sisi keamanan. Sejumlah bangunan tersebut disebut memiliki akses keluar yang tidak terkunci dan mengarah ke hutan bambu serta tempat pembuangan sampah.
Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan Rp150 ribu setiap pekan terhadap warga binaan di Blok A.
Seluruh temuan tersebut masih menjadi bagian dari proses pengawasan dan pendalaman Ombudsman.
2. Lapas Padangsidimpuan: 6,8 Kilogram Ganja di Zona Keamanan Maksimum
Temuan berikutnya datang dari Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Sumatra Utara.
Pada 29 Mei 2026, operasi gabungan menemukan narkotika jenis ganja kering dengan berat mencapai 6,8 kilogram.
Yang membuat kasus ini menjadi sorotan bukan hanya jumlahnya.
Ganja tersebut ditemukan di ruang instalasi listrik dekat menara air yang berada di kawasan Blok Maximum Security.
Ombudsman kemudian mempertanyakan bagaimana narkotika dalam jumlah besar bisa berada di lokasi yang seharusnya memiliki pengawasan ketat.
Empat warga binaan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan aparat masih mendalami jalur masuk narkotika tersebut.
3. Lapas Perempuan Batam: Kapasitas 90, Dihuni Sekitar 321 Orang
Sidak Ombudsman ke Lapas Perempuan Kelas IIB Batam pada September 2026 juga membuka persoalan berbeda.
Lapas yang idealnya menampung sekitar 90 orang ternyata dihuni sekitar 321 warga binaan.
Kondisi semakin kompleks karena terdapat lima bayi yang tinggal bersama ibu mereka di dalam kamar tahanan.
Ombudsman juga menemukan bangunan yang sudah tua dan mengalami kebocoran. Ketika hujan deras, warga binaan bahkan harus dievakuasi ke area yang lebih tinggi karena genangan atau banjir.
Sidak tersebut dilakukan setelah muncul informasi viral mengenai dugaan pungutan oleh oknum petugas.
Pihak lapas membenarkan bahwa petugas yang disebut dalam informasi tersebut telah diperiksa dan menjalani pembinaan, sementara uang yang diterima diminta dikembalikan kepada warga binaan.
4. Lapas Sukamiskin: Kamar Kosong, Petugas Tak Bisa Memastikan Penghuninya
Lapas Kelas I Sukamiskin juga pernah menjadi objek sidak Ombudsman Jawa Barat pada Agustus 2024.
Ada sisi positif yang ditemukan, yakni program pembinaan melalui kegiatan konveksi dan pelatihan pembuatan kapal fiberglass.
Namun saat memeriksa blok hunian, Ombudsman menemukan sejumlah kamar kosong.
Persoalannya, ketika dimintai klarifikasi, petugas tidak dapat memastikan keberadaan narapidana yang seharusnya tercatat menempati kamar tersebut.
Ombudsman juga menemukan sistem penguncian kamar yang tidak seragam. Ada pintu yang dikunci dari luar, sementara lainnya dikunci dari dalam, dengan jenis gembok yang berbeda-beda.
Temuan ini kemudian dicatat Ombudsman dalam laporan tahunannya sebagai bagian dari evaluasi pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.
5. Lapas Banjarbaru: HP, Senjata Tajam Rakitan hingga Kabel Rakitan
Pada November 2024, razia gabungan di Lapas Kelas IIB Banjarbaru menyasar 36 kamar di tiga blok.
Petugas menemukan tiga telepon seluler beserta charger dan headset.
Tidak hanya alat komunikasi. Petugas juga menemukan terminal listrik, kabel rakitan, senjata tajam rakitan, gunting dan sendok stainless.
Dalam razia lainnya pada bulan yang sama, petugas kembali menemukan empat HP beserta sejumlah perlengkapan elektronik dan senjata tajam rakitan.
Artinya, dalam periode yang berdekatan, barang-barang yang dilarang masih ditemukan dari kamar hunian meski razia telah dilakukan.
6. Lapas Kediri: Senjata Tajam Hasil Modifikasi
Pada Mei 2024, Satops Patnal Ditjenpas melakukan sidak mendadak di Lapas Kelas IIA Kediri.
Pemeriksaan dilakukan secara acak terhadap blok hunian.
Setelah sekitar 1,5 jam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang, termasuk senjata tajam hasil modifikasi.
Barang lainnya berupa sendok stainless, kartu remi, korek gas dan benang.
Razia tersebut merupakan bagian dari deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.
7. Lapas Palu: Lima HP Lolos Masuk ke Blok Hunian
Pada 19 September 2026, Lapas Kelas IIA Palu menggelar razia gabungan bersama aparat penegak hukum.
Hasilnya, lima unit telepon seluler diamankan.
Selain HP, petugas menemukan perangkat elektronik dan kelistrikan, peralatan rumah tangga, benda tajam serta perkakas lain yang berpotensi disalahgunakan.
Razia dilakukan setelah Ditjenpas mengeluarkan surat edaran mengenai peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di lapas, LPKA dan rutan.
8. Lapas Tual: Tidak Ada HP atau Narkoba, Tetapi Paku hingga Silet Ditemukan
Tidak semua sidak menghasilkan temuan narkotika atau telepon seluler.
Di Lapas Kelas IIB Tual pada Juli 2025, petugas tidak menemukan narkoba maupun HP.
Namun, penggeledahan tetap menghasilkan sejumlah barang terlarang, antara lain piring dan gelas kaca, sendok serta garpu besi, paku, silet, gunting dan jarum jahit.
Temuan ini memperlihatkan bahwa barang yang terlihat sederhana pun dapat menjadi persoalan keamanan di dalam blok hunian.
9. Lapas Cilacap: Barang Pecah Belah dan Korek Api Diamankan
Pada Januari 2024, Lapas Kelas IIB Cilacap melakukan penggeledahan malam hari terhadap kamar hunian.
Dalam pemeriksaan tersebut tidak ditemukan narkoba maupun barang berbahaya utama seperti senjata tajam.
Namun petugas tetap menyita beberapa korek api dan barang pecah belah.
Barang-barang tersebut kemudian didata dan disiapkan untuk dimusnahkan.
Kasus ini menunjukkan bahwa razia lapas bukan hanya berfokus pada narkotika dan HP, tetapi juga barang yang berpotensi digunakan untuk mengganggu keamanan.
10. Tanjung Gusta: Sekitar 80 Persen Perkara Berkaitan dengan Narkoba
Sidak Ombudsman di Lapas Tanjung Gusta, Medan, pada November 2025 tidak menemukan “kluster mewah” seperti Cibinong.
Namun ada persoalan lain yang disoroti.
Ombudsman menyebut sekitar 80 persen perkara warga binaan di lapas dewasa maupun lapas perempuan yang dikunjungi berkaitan dengan narkoba.
Pengawasan kemudian diarahkan tidak hanya pada penindakan, tetapi juga rehabilitasi dan pembinaan agar warga binaan memiliki peluang untuk kembali ke masyarakat.
Ombudsman juga meninjau fasilitas kesehatan, dapur, pembinaan dan kondisi infrastruktur.
Deretan temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan di lapas memiliki bentuk yang berbeda-beda.
Di satu tempat, persoalannya adalah telepon seluler dan senjata tajam rakitan.
Di tempat lain, narkotika ditemukan dalam jumlah kilogram di area yang seharusnya memiliki pengamanan maksimum.
Ada pula persoalan kelebihan kapasitas yang ekstrem, fasilitas dasar, ketidakseragaman pengamanan kamar, hingga dugaan adanya fasilitas hunian yang jauh berbeda dari blok warga binaan lainnya.
Kasus Cibinong menjadi sorotan tersendiri karena temuan Ombudsman tidak berhenti pada barang terlarang. Pengawasan justru menemukan dugaan pola hunian yang menyerupai kawasan rumah atau apartemen lengkap dengan sejumlah fasilitas.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya apa yang ditemukan ketika sidak, tetapi juga bagaimana barang, fasilitas, atau kondisi tersebut bisa bertahan sebelum akhirnya terlihat dalam pemeriksaan mendadak. (*)






