Tantangan lainnya adalah program bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang belum sepenuhnya menjangkau keluarga petani dengan tingkat pendapatan terendah.
Abra menyebut terdapat 52,7 persen keluarga petani di tingkat pendapatan terendah belum mendapat berbagai jenis bantuan sosial tersebut.
Ia lebih lanjut juga menyoroti ketimpangan akses petani terhadap teknologi digital dan internet.
Misalnya, akses digital antara petani di Jakarta dan NTT. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 64,3 persen keluarga petani di Jakarta memiliki perangkat digital, sedangkan di NTT hanya 7,5 persen. Persentase pemanfaatan internet pun jauh berbeda, yakni 63 persen di Jakarta dan hanya 4 persen di NTT.
Akses Pembiayaan
Selanjutnya, akses petani terhadap pembiayaan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), juga dinilai masih sangat terbatas, terutama di wilayah timur Indonesia.
Berdasarkan data BPS, lebih dari 20 persen petani di Gorontalo yang mendapatkan KUR, hanya 0,5 persen yang mendapat pelatihan. Situasi serupa juga terjadi di Provinsi Papua, di mana baru 1,2 persen petani yang mendapat pembiayaan KUR.
“Ini akan jadi PR cukup berat bagi pemerintahan mendatang bagaimana memastikan pembiayaan untuk sektor pertanian, baik pembiayaan yang dialokasikan oleh anggaran negara maupun sektor komersial, bisa menjangkau petani, khususnya di timur Indonesia, katanya.***
