KITAINDONESIASATU.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting negara mulai memasuki babak serius. Pemerintah akhirnya angkat bicara, tetapi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memilih menyerahkan seluruh pengungkapan fakta kepada penyidik Polri.
Yusril menegaskan, publik harus menunggu penjelasan resmi kepolisian terkait detail temuan penyadapan, termasuk siapa saja yang menjadi sasaran dan bagaimana praktik ilegal tersebut dilakukan.
“Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Yusril, proses penyidikan yang menyeret empat perwira tinggi Polri tersebut masih berjalan. Karena itu, kewenangan untuk membuka hasil penyelidikan, termasuk kemungkinan membeberkan rekaman atau hasil penyadapan kepada masyarakat, sepenuhnya berada di tangan penyidik.
Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan membentuk tim khusus untuk mengusut perkara yang menyita perhatian publik tersebut.
