Penanganan kasus diserahkan sepenuhnya kepada Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Yusril mengaku percaya kepolisian mampu menuntaskan perkara secara profesional sesuai ketentuan hukum.
“Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Namun, perkara ini ternyata tidak berhenti pada dugaan penyadapan ilegal. Penyidik juga tengah mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan ahli untuk mengurai konstruksi perkara.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat personel kepolisian berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.
Mereka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, hingga akses ilegal.
Sasaran penyadapan diduga bukan hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang menjadi sasaran.
Praktik tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. (*)
