KITAINDONESIASATU.COM – Pembangunan pusat layanan kota Bogor di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, mulai memasuki tahap realisasi fisik. Setelah melalui proses perencanaan sejak 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kini mulai mengerjakan jalan akses menuju kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pelayanan masyarakat terpadu.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menjadi salah satu tokoh yang mengawal rencana pembangunan tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Proyek ini awalnya dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintahan, tetapi kemudian berkembang menjadi kawasan pelayanan publik terpadu.
Pembangunan pusat layanan Kota Bogor di Katulampa diharapkan dapat mendekatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.
- Perjuangan Dedie Rachim Dimulai Sejak 2020
Perencanaan pembangunan kawasan Katulampa telah dimulai sejak 2020 melalui upaya pengajuan hibah lahan kepada pemerintah pusat. Saat itu, Pemkot Bogor membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk menyiapkan persyaratan pengajuan hibah tanah eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Dari luasan tersebut, pemerintah daerah berharap sedikitnya 6 hektare dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.
Dedie Rachim menyampaikan bahwa permohonan tersebut telah mendapat respons dari DJKN setelah rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi.
“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie pada Desember 2020.
- Pemkot Bogor Terima Hibah Lahan Eks BLBI pada 2021
Perjuangan pengajuan hibah lahan tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor dengan total luas sekitar 10,2 hektare yang tersebar di tiga lokasi.
Rinciannya meliputi 6 hektare di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektare di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektare di jalur Regional Ring Road (R3).
Menurut Dedie, pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan agar pelayanan dan administrasi masyarakat lebih terintegrasi.
- Penyiapan Lahan dan Anggaran Pembangunan pada 2023
Memasuki 2023, lahan Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahapan selanjutnya adalah menyiapkan desain bangunan serta akses menuju kawasan.
Namun, kebutuhan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat.
Hingga Februari 2024, pengajuan anggaran tersebut belum memperoleh jawaban. Pemkot Bogor kemudian perlu menyiapkan alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap dapat dilanjutkan.
- Sekitar 20 OPD Direncanakan Pindah ke Katulampa
Pada 2024, perencanaan pembangunan mulai diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
Pemkot Bogor merencanakan pemindahan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) ke kawasan Katulampa. Sementara itu, Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda tetap difungsikan.
OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.
Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema tahun jamak karena pembangunan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.
- Dedie Rachim Dorong Pembangunan Jalan Akses pada 2025
Memasuki 2025, perhatian Pemkot Bogor tidak hanya tertuju pada pembangunan gedung perkantoran, tetapi juga aksesibilitas kawasan.
Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP).
Konektivitas tersebut juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, dan Tol Bogor Selatan.
“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.
- Konsep Berubah Menjadi Pusat Layanan Masyarakat Terpadu
Pada 2026, konsep kawasan Katulampa berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu. Selain gedung perkantoran, kawasan tersebut direncanakan dilengkapi sarana olahraga, masjid, serta jalan akses baru di wilayah Bogor Timur.
Dedie menegaskan bahwa orientasi pembangunan bukan sekadar memindahkan kantor pemerintahan, melainkan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik di satu kawasan.
“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.
Salah satu layanan yang diharapkan semakin mudah dijangkau adalah pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saat ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.
- Progres Jalan Akses Katulampa Capai 48 Persen
Setelah melalui tahapan perencanaan selama beberapa tahun, pembangunan fisik mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.
Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie Rachim menyebut progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target.
Pekerjaan yang berlangsung meliputi pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.
Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot Bogor menargetkan jalan itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.
Sementara itu, lahan seluas 6 hektare di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.
- Pembangunan Gedung Direncanakan Bertahap Mulai 2027
Meski pembangunan jalan akses telah berjalan, pembangunan gedung perkantoran di kawasan Katulampa belum dimulai.
Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027. Tahapan ini menjadi kelanjutan dari proses panjang pengajuan hibah lahan, penyiapan aset, penyusunan desain, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Dengan demikian, pengerjaan jalan akses menjadi langkah awal realisasi pusat layanan Kota Bogor di Katulampa. Keberadaan kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik sekaligus mendukung pemerataan aktivitas pemerintahan di Kota Bogor.
