KITAINDONESIASATU.COM– Ketimpangan ekonomi yang masih menjerat pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan sektor informal lainnya kembali menjadi perhatian serius Anggota MPR RI, Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.
Dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat II yang digelar di Hotel Rizen, Bogor, Endang mengangkat tema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”, sebagai wujud komitmennya mendorong sistem ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat.
Kegiatan itu bukan sekadar pertemuan formal, melainkan wadah penting untuk membangun dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Fokusnya: mendengar langsung suara rakyat tentang tantangan nyata yang mereka hadapi dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Dalam paparannya, Ibu Endang menegaskan pentingnya memperjuangkan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Ia menyoroti betapa krusialnya peran negara dalam menjamin ruang tumbuh bagi para pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja sektor informal yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Ekonomi kerakyatan adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus hadir, melindungi dan memberdayakan rakyat dalam mengakses sumber daya ekonomi,” ujar Ibu Endang di hadapan para peserta.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya aspirasi yang disampaikan. Mereka terdiri dari pelaku usaha kecil, tokoh masyarakat, akademisi, hingga generasi muda. Persoalan utama yang mencuat antara lain sulitnya akses terhadap modal usaha, terbatasnya pangsa pasar produk lokal, serta kebijakan fiskal yang dinilai belum sepenuhnya mendukung rakyat kecil.
Semua masukan tersebut tidak berhenti di ruang diskusi. Endang memastikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat ini akan dijadikan bahan penting dalam pelaksanaan fungsi MPR RI, terutama dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Masukan dari masyarakat seperti ini sangat penting. Ini akan saya bawa sebagai bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil,” lanjutnya.
Hadir pula dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang menunjukkan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang lebih merata. Kehadiran mereka memperkuat sinergi antara kebijakan legislasi dan implementasi di lapangan.
