KITAINDONESIASATU.COM, BOGOR– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap memasukkan anggaran subsidi untuk program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2025.
Akan tetapi, alokasi subsidi hanya sebesar Rp4,9 miliar, jauh di bawah pengajuan awal Rp32 miliar untuk operasional dua koridor Biskita Trans Pakuan.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Evandhy Dhani, mencoba meredakan kekhawatiran dengan menyatakan bahwa angka subsidi tersebut masih bisa ditambah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
“Kalau memang program BTS sepakat dijalankan, maka nominalnya bisa ditambah dalam RAPBD,” ujarnya, Kamis 5 September 2024 sore, Namun, pernyataan ini justru mempertegas ketidakpastian dalam alokasi anggaran tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, juga menyebut bahwa tambahan anggaran bisa saja terjadi saat pembahasan RAPBD dengan DPRD.
“Untuk sementara dimasukkan anggaran sebesar Rp4,9 miliar untuk mengamankan di dalam KUA PPAS. Jika ada penambahan, nanti saat pembahasan RAPBD 2025,” ungkapnya.
Tetapi, langkah “sementara” ini dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar terkait transparansi dan efektivitas alokasi dana publik.
Di sisi lain, Anggota DPRD Kota Bogor dari PPP, Akhmad Saeful Bakhri, memberikan kritik tajam terhadap langkah pemerintah yang dinilai serampangan.
