“Pengajuan subsidi ini terlalu cepat dan tidak mengikuti alur yang tertuang dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ini bisa berpotensi masalah hukum,” tegasnya.
Ia menekankan, aturan jelas menyebutkan penerima subsidi harus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaannya, tetapi hingga kini belum ada kejelasan siapa penerima subsidi ini, apakah Perumda Transportasi Pakuan (PTP) atau pihak ketiga.
Akhmad juga menuding pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan subsidi sebesar itu kepada Biskita.
“Pertanyaannya, apakah Biskita sepenuhnya milik PTP? Bukankah armada BTS sepenuhnya milik swasta? Pemberian dan pertanggungjawaban subsidi harus jelas aturannya,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, ia juga mempertanyakan prioritas alokasi anggaran tersebut. “Kami keberatan karena angkanya terlalu besar. Banyak sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan dan kesehatan. Selama ini juga tidak ada keterbukaan soal sharing profit antara Kodjari dan PTP, dan kenapa subsidi harus diberikan jika armadanya milik swasta?” kritiknya.
Ia bahkan menyebut bahwa subsidi ini lebih menguntungkan pihak ketiga ketimbang masyarakat. “Subsidi tetap berjalan meski ada atau tidaknya penumpang. Ini jelas tidak adil bagi anggaran daerah,” ucapnya.
Akhmad mengingatkan bahwa anggaran Pemkot Bogor setiap tahun selalu defisit dan masih dibebani utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp39 miliar.
“Pemerintah juga harus memikirkan dana cadangan Porprov 2026 yang mencapai Rp120 miliar. Kenapa tidak ada studi kelayakan dan kajian yang mendalam terkait Biskita?” tandasnya. (Nicko)
