Jakarta, 29 April 2025 – Pada acara Kongres Pejuang Perempuan Indonesia (KPPI) yang diselenggarakan pada Jumat-Sabtu, 25-26 April 2025 di Golden Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta; beberapa kesepakatan bersama berhasil dicatatkan.
Acara yang dibuka oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, dan dihadiri oleh lebih dari 1.500 perempuan dari berbagai organisasi dan latar belakang, serta menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai pembicara dan narasumber ini, terbagi ke dalam empat (4) bidang komisi: Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya.
Dalam bidang Politik, resolusi yang dicapai bersama antara lain adalah penguatan literasi digital, mendorong pemanfaatan media sosial dan konten positif yang bertanggung jawab terkait isu-isu publik, pembentukan sistem evaluasi dan monitoring untuk menangkal disinformasi, dan segera dijalankannya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk pelatihan digitalisasi yang bisa membantu perekonomian keluarga, khususnya perempuan Indonesia.
Dalam komisi Hukum, dicapai kesepakatan terkait bantuan sosial (Bansos) antara para peserta Kongres Pejuang Perempuan Indonesia untuk bekerjasama dengan Kementerian Sosial dalam pendampingan sosial, dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam program Sahabat LPSK, dengan BPHN Kementerian Hukum dalam akses hukum bagi masyarakat desa serta pelatihan paralegal.
Terkait isu akuntabilitas dalam pembangunan infrastuktur pendidikan dan kesehatan, komisi Hukum juga mencatatkan kesepakatan bersama dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta aparat kepolisian yang diwakili Kasikum Polres Jakarta Pusat.
Dari komisi Ekonomi, para delegasi bidang ini sepakat bahwa para perempuan Indonesia adalah sumber daya negara yang penting dan besar, sehingga resolusi terkait pengembangan ekosistem digital, pemanfaatan AI, serta pemberdayaan yang didukung oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM menjadi fokus khusus dalam program kerja ke depan.
