KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengingatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar tidak sembarangan dalam menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo terkait Program Swasembada Pangan.
Arif menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu Astacita Presiden Prabowo yang berpotensi membawa perubahan besar bagi kemandirian bangsa jika dijalankan dengan perencanaan yang matang.
Namun, ia memperingatkan bahwa implementasi yang buruk dapat menyebabkan bencana ekologis yang serius.
“Kami mendukung penuh Astacita Presiden karena tujuannya sangat mulia untuk kemajuan bangsa. Namun, rencana ini harus didukung oleh kajian yang mendalam agar tidak berubah menjadi malapetaka,” ujar Arif Rahman, seperti ditulis Parlementaria pada Minggu (12/1/2025).
Arif juga merujuk pada berbagai lawatan internasional Presiden Prabowo, termasuk pertemuan dengan Raja Charles di Inggris dan partisipasi dalam KTT G20 di Brasil.
Dalam forum tersebut, isu deforestasi dan pelestarian hutan menjadi perhatian utama.
Presiden Prabowo bahkan menekankan pentingnya hutan Indonesia dalam menjaga suhu global.
Kritik Arif diarahkan pada rencana Menteri Kehutanan yang berencana menyediakan 20 juta hektare lahan untuk program ketahanan pangan dan energi. Menurut Arif, rencana ini berisiko tinggi terhadap lingkungan, terutama jika lahan diambil dari cadangan hutan.
“Saya mengingatkan Menteri Kehutanan untuk tidak gegabah dalam merencanakan penyediaan lahan 20 juta hektare. Jangan sampai niat baik Presiden diterjemahkan secara instan tanpa kajian yang mendalam, karena dampaknya akan fatal bagi bangsa kita,” tegasnya.
Data Global Forest Watch menunjukkan Indonesia telah kehilangan lebih dari 85% tutupan hutan sejak 2001.
Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang terbesar deforestasi.
Arif khawatir jika lahan cadangan hutan dijadikan area pertanian dan energi, deforestasi akan semakin parah.
“Empat provinsi tersebut telah kehilangan sekitar 15,77 juta hektare hutan. Jika ditambah dengan pembukaan 20 juta hektare lahan baru, dampaknya akan sangat buruk,” lanjutnya.
Arif menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan lahan terlantar daripada membuka hutan baru. Menurutnya, solusi ini lebih bijak dan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo yang telah disampaikan dalam berbagai forum internasional.
“Pemanfaatan lahan tidak terurus dapat menjadi alternatif tanpa mengorbankan cadangan hutan, sehingga kita tetap menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak global,” pungkasnya.- ***
