News

Polemik Masa Jabatan Jokowi, Bahlil dan Hasto Saling Tanggapi Isu Panas

×

Polemik Masa Jabatan Jokowi, Bahlil dan Hasto Saling Tanggapi Isu Panas

Sebarkan artikel ini
FotoJet 12 12
Jokowi dan Bahlil

KITAINDONESIASATU.COM – Polemik terkait perpanjangan masa jabatan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membuat pernyataan terbuka ke publik.

Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi isu tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya yang pertama kali mengusulkan penundaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Catat baik-baik, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama untuk menunda pilpres berasal dari saya sebagai Menteri Investasi,” ujar Bahlil, Selasa (31/12/2024).

Pernyataan Bahlil ini sekaligus membantah klaim Hasto yang menyebut Presiden Jokowi meminta penundaan pilpres dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

Baca Juga  Nonton Spring Fever Episode 11, Hubungan Yoon Bom di Titik Kritis?

“Sepertinya agak sok tahu juga,” tambah Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul karena situasi perekonomian Indonesia yang belum stabil setelah pandemi Covid-19.
Menurutnya, ada masukan dari berbagai pihak, termasuk investor, yang mengusulkan penundaan pilpres hingga kondisi ekonomi membaik.

“Kalau aturan memungkinkan dan diperbolehkan, ya pilpres bisa dipertimbangkan untuk ditunda atau dimundurkan. Tapi itu berbeda dengan isu tiga periode,” tegas Bahlil.

Ia juga mempertanyakan pihak yang menggulirkan isu bahwa Jokowi meminta perpanjangan masa jabatan.

Sebelumnya, Jokowi sendiri menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan sebagai kepala negara.

Baca Juga  Jokowi Tegaskan Tak Pernah Suruh Dian Sandi Unggah Ijazah, Klarifikasi Dosen Pembimbing Juga Disampaikan

“Saya ulangi lagi, saya tidak pernah meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” ungkap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

Ia bahkan meminta agar isu tersebut dikonfirmasi langsung kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Jokowi menegaskan bahwa selama menjadi presiden, ia tetap tercatat sebagai kader PDIP.

“Tanyakan ke Bu Mega, Mbak Puan, atau ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus? Tidak pernah ada,” katanya.

Jokowi juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang membuat framing negatif tanpa dasar yang jelas.

Baca Juga  Bupati Bogor dan Menteri LH Menyoroti Perubahan Lanskap yang Berpotensi Memicu Bencana

“Jangan framing jahat seperti itu, tidak baik,” tegasnya.- ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *