KITAINDONESIASATU.COM – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan keyakinannya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memanggil Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait kasus yang menjadikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka. Said menegaskan bahwa kasus kaburnya Harun Masiku, yang melibatkan Hasto, sama sekali tidak terkait dengan Megawati.
Ia pun meminta agar semua pihak tidak menggiring opini yang mengaitkan Megawati dengan kasus tersebut.
“Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum [Megawati],” ujar Said dalam keterangan yang diterima, Minggu (29/12/2024).
Said juga mengingatkan bahwa kondisi politik di Indonesia tidak boleh diperburuk dengan spekulasi yang dapat menciptakan ketidakstabilan. Ia meminta semua pihak menciptakan suasana kondusif agar pemerintah tetap dapat bekerja secara efektif.
BACA JUGA : Hasto Kristiyanto Soroti Anomali Pilkada Banten
“Sepanjang pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM [Harun Masiku] ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum. Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri,” ucapnya.Di satu sisi, Said merasa khawatir ketika kondisi Tanah Air terus dipenuhi gejolak usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kaburnya Harun Masiku. Pasalnya, masyarakat menjadi berpikiran negatif usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka.
“Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik,” tutur Said.
Di sisi lain, Said mengapresiasi Hasto Kristiyanto yang dinilainya patuh terhadap proses hukum.
Ia juga meminta KPK untuk tetap profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak manapun agar kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi itu tetap terjaga.
“Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan kemungkinan memanggil Megawati sebagai saksi dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019.
Tessa, juru bicara KPK, mengatakan bahwa pemanggilan Megawati akan dilakukan jika keterangan beliau dianggap relevan oleh penyidik untuk melengkapi unsur perkara yang sedang ditangani.
Megawati sebelumnya menunjukkan sikap solidaritas terhadap Hasto Kristiyanto.
Dalam sebuah acara pada 12 Desember 2024, ia menegaskan bahwa sebagai Ketua Umum PDIP, ia merasa bertanggung jawab atas kadernya dan siap memberikan dukungan jika Hasto ditangkap oleh KPK.
