KITAINDONESIASATU.COM – Provinsi Kalimantan Barat memiliki posisi strategis dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam hal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum mencerminkan keadilan.
Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menegaskan perlunya revisi formulasi DBH agar lebih adil.
Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak.
“Formulasi DBH harus diperhitungkan berdasarkan luas lahan dan produktivitas perkebunan, bukan hanya mengandalkan pajak ekspor. Ini penting untuk memastikan prinsip keadilan benar-benar diterapkan,” ujar Syarief, seperti ditulis Parlementaria pada, Kamis (28/11/2024).
Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi Pelabuhan Kijing untuk mendukung hilirisasi industri kelapa sawit dan bauksit di Kalimantan Barat.
Kunjungan ini juga melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, serta para bupati dan wali kota.
Anggota Banggar DPR RI, Hamka B. Kady, menambahkan pentingnya meningkatkan serapan anggaran daerah.
Ia menekankan bahwa kebijakan automatic adjustment dari Kementerian Keuangan tidak boleh menghambat penyerapan anggaran.
“Penggunaan dana desa harus sesuai tujuan. Koordinasi antara pemerintah desa dan BUMDes sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Hamka.
Wakil Ketua Banggar DPR RI lainnya, Jazilul Fawaid, berharap alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap TKDD di Kalimantan Barat bisa meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan sehingga kesejahteraan mereka lebih terjamin,” ujarnya.
Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harrison, memaparkan beberapa kendala yang dihadapi, termasuk keterlambatan petunjuk teknis (juknis) yang baru diterima pada Juni. “Kondisi ini menghambat penyerapan anggaran. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat terkontraksi menjadi 4,78 persen akibat pelarangan ekspor bauksit,” jelas Harrison.
Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun pembiayaannya masih terbatas karena hanya bergantung pada PAD.
Syarief Abdullah Alkadrie menutup dengan mengingatkan pentingnya inovasi dan hilirisasi industri di Kalimantan Barat. Ia mendorong optimalisasi pembangunan smelter bauksit yang telah selesai, serta menetapkan kebijakan harga jual minimum untuk mencegah manipulasi harga.
“Hilirisasi harus dimaksimalkan. Kebijakan harga patokan minimum perlu diterapkan untuk melindungi daerah dari permainan harga yang merugikan,” pungkasnya.- ***
