KITAINDONESIASATU.COM-Kota Serang dipastikan mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebanyak Rp18,5 miliar. Defisit anggaran itu akibat belanja daerah melebihi dari jumlah pendapatan daerah.
Belanja daerah di tahun 2025, Pemkot Serang memproyeksikan sebesar Rp1.571.889.469.002,00. Sedangkan untuk pendapatan daerah di tahun 2025 sebesar Rp1.553.389.469.002,00.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Imam Rana Hardiana, mengakui APBD Kota Serang tahun 2025 mengalami defisit. Meski demikian, model defisit tahun anggaran 2025 mengalami penurunan, jika dibandingkan pada APBD 2024 sebesar Rp 87 miliar, dan APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 43 miliar.
“Defisitnya Rp18,5 miliar. Kemudian ada pembiayaan untuk dana cadangan sebesar Rp 5 miliar dan untuk penyertaan modal sebesar Rp1,5 miliar,” kata Imam Rana di gedung DPRD Kota Serang, kemarin.
Menurut Imam, model defisit pada APBD tahun anggaran 2025 itu, sesuai dengan struktur atau konsumsinya. Seperti pendapatan, belanja, hingga pembiayaan.
“Pembiayaan ini adalah pembebanan terhadap APBD untuk kegiatan-kegiatan yang koridornya sudah ditentukan. Di sini untuk dana cadangan disebut alokasikannya dari pembiayaan kemudian pernyataan modal pembiayaan,” ujar Imam.
Pemkot Serang, lanjut Imam, telah memproyeksikan SILPA pada APBD 2025 sebesar Rp 30 miliar. Selain itu, Pemkot Serang juga telah menganggarkan untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 7 miliar. “Belanja tidak terduga itu untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan darurat. Misalkan, ada bencana alam itu kan darurat, serta hal-hal yang mendesak lainnya,” ujarnya.
Imam mengaku, hasil persetujuan APBD 2025 bersama DPRD Kota Serang itu, akan disampaikan kepada Pemprov Banten untuk dilakukan evaluasi, hingga penyempurnaan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Serang akan memangkas perjalanan dinas hingga rapat-rapat setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke luar kota. Anggaran pemerintah daerah di tahun 2025, porsinya akan lebih besar pada program yang menyasar langsung pada masyarakat.
Hal tersebut juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo kepada seluruh kepala daerah, saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada 7 November 2024 lalu.
Prabowo menginginkan, agar pemerintah lebih menghemat dan tidak menghambur-hamburkan anggaran, hanya untuk program yang tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.
Penjabat (Pj) Walikota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan arahan Presiden Prabowo untuk memangkas program yang tidak penting sudah dijalankan oleh Pemkot Serang, sejak tiga tahun yang lalu.
“Di saat awal saya jadi Sekda, pada waktu itu karena anggaran kita kecil tidak boleh lagi rapat di luar daerah, kecuali seizin kepala daerah dan Sekda,” kata Nanang sambil menambahkan kunjungan kerja setiap OPD juga akan dibatasi pada 2025.
