KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak, menyampaikan bahwa ia menerima laporan terkait kendala nelayan kecil dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang menghambat kegiatan operasional mereka.
“Terkait dengan BBM bersubsidi untuk nelayan, masih ada keluhan. Kita belum bisa memberikan pasokan bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih mengalami kesulitan untuk mendapatkannya,” kata Hanan dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (6/11/2024).
Hal serupa disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem, Arif Rahman. Ia menyoroti bahwa penyaluran BBM bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran, justru dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar.
“Ini masalah. KKP perlu kontrol ketat, karena pengusaha besar juga membeli BBM subsidi. Perlu ada sistem kontrol yang jelas, bisa dengan teknologi IT,” jelas Arif.
Menanggapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengakui adanya kendala dalam distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan.
Ia menyebut bahwa masih banyak pihak yang memanfaatkan subsidi ini, sehingga ketersediaan BBM untuk nelayan kecil menjadi terbatas.
Trenggono mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan atau skema baru untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, disampaikan pula bahwa ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil sering kali habis di beberapa wilayah akibat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Penyalahgunaan ini, khususnya oleh pelaku usaha besar yang memanfaatkan harga lebih murah, semakin membatasi akses nelayan kecil terhadap BBM bersubsidi.
Sakti menambahkan bahwa masalah ini menjadi tantangan besar bagi KKP dan lembaga terkait dalam memastikan BBM bersubsidi tersedia bagi nelayan kecil yang berhak.- ***
