KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Kalimantan Timur.
Ia menyoroti banyaknya kreativitas dan inovasi yang telah ditunjukkan oleh BPJS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang.
Cucun menyampaikan bahwa mereka telah berdiskusi panjang tentang cara memberikan jaminan, tidak hanya untuk pemilik perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang terlibat dalam kontrak di bawahnya. Dia menjelaskan bahwa pendekatan telah dilakukan kepada mereka, sehingga jika terjadi sesuatu, proteksinya menjadi jelas. Ia juga menekankan bahwa kreativitas dan inovasi yang ditunjukkan oleh Kanwil BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kalimantan sangat luar biasa. Cucun menegaskan bahwa penting untuk memikirkan bukan hanya usaha, tetapi juga orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, karena ini merupakan bentuk keadilan dalam kehidupan bernegara.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai pertemuan dengan kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu 2 November 2024.
Cucun juga menyatakan bahwa keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bukti bahwa pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang.
“Kami dari DPR RI akan melakukan pengawasan untuk menelusuri hal ini. Saya yakin kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sangat luar biasa, karena keduanya mencakup seluruh wilayah Kalimantan,” jelasnya.
Ia melanjutkan dengan membahas informasi yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi IX DPR RI kepada Wakil Ketua DPR RI Korkesra sebelumnya mengenai berbagai skema yang menjadi bahan revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Sosial.
“Kami telah banyak berdiskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kalimantan Timur adalah penyangga ibukota bagi daerah sekitarnya. Kami sering menyampaikan kepada manajemen pusat tentang pentingnya melindungi semua elemen masyarakat dengan jaminan sosial, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan. Hal ini tentu memerlukan kehadiran negara, terutama di daerah tambang dan perkebunan,” terangnya.- ***
