KITAINDONESIASATU.COM— Polemik anggaran iuran BPJS Kesehatan yang dianggarkan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 kembali mencuat. Pasalnya, kebutuhan pembayaran kewajiban untuk tiga bulan terakhir disebut mencapai sekitar Rp20,7 miliar, sementara anggaran yang tercantum dalam rancangan perubahan hanya bertambah sekitar Rp463 juta.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, membenarkan adanya persoalan tersebut. Ia mengatakan Komisi IV telah menelusuri langsung dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD 2026.
“Benar. Dan itu bukan perkiraan. Kami buka halaman per halaman, kami cek kode rekeningnya satu per satu,” ujar Fajar kepada KITAINDONESIASATU.COM, Sabtu 19 September 2026.
Anggaran Hanya Bertambah Rp463 Juta
Fajar menjelaskan, terdapat tiga pos anggaran yang berkaitan dengan iuran BPJS Kesehatan Pemda. Sebelum perubahan, total anggaran pada tiga pos tersebut tercatat sebesar Rp75.839.696.600.
Setelah perubahan, anggarannya menjadi Rp76.303.063.500. Dengan demikian, penambahannya hanya sebesar Rp463.366.900.
Menurut Fajar, penambahan tersebut belum sebanding dengan kebutuhan pembayaran kewajiban yang disampaikan Dinas Kesehatan untuk tiga bulan terakhir, yakni sekitar Rp20,7 miliar.
“Artinya yang masuk baru sekitar 2,2 persen dari kebutuhan. Dan saya sudah pastikan tidak ada pos lain yang menampung. Jadi tidak bisa dibilang mungkin ada di tempat lain. Memang belum dianggarkan,” tegasnya.
Fajar mengatakan kondisi tersebut perlu segera didalami, terutama untuk memastikan skema pemenuhan kebutuhan anggaran BPJS Pemda hingga akhir tahun anggaran.
Data Desil Jadi Sorotan
Selain persoalan anggaran, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga menyoroti penggunaan data desil dalam penentuan penerima bantuan atau kepesertaan BPJS Pemda.
Fajar menilai pemutakhiran dan penataan data merupakan hal penting. Namun, ia mempertanyakan kesesuaian penggunaan data desil sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
“Instrumen yang dipakai memilah itu data desil. Komisi IV sudah memanggil BPS Kota Bogor. Jawabannya jelas: data desil tidak bisa dijadikan acuan daerah untuk memberikan bantuan, karena disusun dalam skala nasional,” jelasnya.
Atas persoalan tersebut, Komisi IV meminta BPS Kota Bogor melakukan kajian ulang sekaligus menyusun data pendesilan pada tingkat Kota Bogor.
Fajar juga menyoroti data Dinas Kesehatan yang menyebut masih terdapat 85.690 warga pada desil 1 hingga 5 yang belum didaftarkan sebagai peserta.
“Jadi kalau bicara ketepatan sasaran, justru ada puluhan ribu warga miskin yang seharusnya masuk tapi belum masuk,” katanya.
Menurut Fajar, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena menyangkut akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.
Komisi IV Minta Pendalaman Bersama TAPD
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor telah menyurati Ketua DPRD Kota Bogor selaku Ketua Badan Anggaran. Surat tersebut juga ditembuskan kepada para Wakil Ketua Badan Anggaran dan dilengkapi dengan telaah khusus Komisi IV.
“Kami memohon dijadwalkan pendalaman bersama TAPD. Kalau kebutuhan ini belum terakomodasi, mohon dipertimbangkan kembali sebelum Peraturan Wali Kota ditetapkan. Setelah ditetapkan, ruangnya jauh lebih sempit,” ujar Fajar.
Komisi IV, lanjut dia, juga meminta seluruh anggotanya yang duduk di Badan Anggaran untuk bersama-sama memperjuangkan persoalan tersebut.
Fajar turut meminta Fraksi Partai NasDem mendorong agar anggaran BPJS PBPU dan BP Pemda mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan APBD.
Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak semestinya dibatasi oleh kepentingan fraksi.
“Bagi saya ini bukan urusan fraksi. Saya terbuka bekerja sama dengan fraksi mana pun. Kalau semua sepakat ini prioritas, saya yakin bisa diselesaikan,” katanya.
Berpotensi Memengaruhi Kepesertaan dan Target UHC
Fajar menyebut terdapat sejumlah risiko apabila kebutuhan anggaran tersebut tidak terpenuhi. Salah satunya berkaitan dengan status kepesertaan warga yang berpotensi tidak aktif.
Selain itu, Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan disebut akan berakhir pada 30 September 2026, nanti. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi berdampak terhadap capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor.
Fajar menyebut capaian UHC Kota Bogor saat ini berada di angka 98,92 persen, sementara target yang ingin dicapai adalah 100 persen.
Karena itu, ia menilai kepastian anggaran menjadi salah satu hal penting untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan masyarakat hingga akhir tahun.
Meski demikian, Fajar menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk menyalahkan Pemerintah Kota Bogor. Ia memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang ketat.
“Saya tidak dalam posisi menyalahkan. Saya paham Pemerintah Kota sedang bekerja dalam keuangan yang ketat. Tapi di belakang angka Rp20 miliar itu ada ratusan ribu warga. Kalau kita bisa menambah anggaran di pos lain, saya yakin kita juga bisa memenuhi yang ini. Angkanya bahkan tidak lebih besar,” pungkasnya.
Semoga Ada Solusinya. karena Masyarakat sangat membutuhkan JKN. apalagi masa sulit seperti sekarang ini. ketika sakit malah ga aktif wah bisa maskin jatuh msikin
Salah satu program pemerintah yang manfaatnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, semoga menjadi perhatian, sangat disayangkan apabila masyarakat yang rutin memanfaatkannya tiba-tiba tidak bisa digunakan lagi. terima kasih telah memperjuangkan hak rakyat.
semoga segera ada jalan keluar dari pemkot Bogor, karena banyak masyarakat kurang mampu yang mengandalkan BPJS utk berobat.
bismillah program JKN ini sangat bermanfaat buat warga kota Bogor.
Salah satu program pemerintah yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan. Semoga keberlanjutan anggaran BPJS Pemda tetap menjadi perhatian, agar masyarakat yang sudah rutin memanfaatkannya tidak tiba-tiba kehilangan akses layanan kesehatan. Karena pada akhirnya, anggaran ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap terpenuhi.
semoga segera dianggarkan sesuai kebutuhan penduduk kota bogor
Komitmen anggaran untuk kesehatan warganya jangan setengah setengan.
terima kasih bapak atas perjuangannya. semoga berhasil
Semoga masyarakat Bogor tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya saat ekonomi sedang seperti ini..
bagaimana nasib warga kota bogor yang kirang mampu. kalau harus dirawat tapi tidak bisa langsung aktif tentunya banyak yang akan kesulitan karena tidak punya uang untuk.membayar ke rumah sakit. adanya program walikota yang bisa daftar langsung aktif sangat meringankan beban warga. pak walikota mohon tetap ada anggaran untuk pendafatran BPJS kesehatan
semoga segera ada solusi khususnya untuk masyarakat yang sangat membutuhkan