Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meninjau ulang kebijakan insentif 6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran nasional.
Kebijakan insentif 6 juta sebelumnya diberikan secara merata kepada seluruh dapur tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda di tiap wilayah.
BGN menilai skema lama tersebut kurang proporsional karena beban kerja antara satu dapur dan dapur lain tidak sama, sehingga perlu reformasi sistem pembayaran.
Penataan ulang insentif 6 juta juga berlaku saat periode libur sekolah, di mana operasional MBG dihentikan sementara dan pembayaran insentif ikut disesuaikan dengan aktivitas layanan.
Menurut BGN, perubahan ini tidak hanya bertujuan menekan pengeluaran negara, tetapi juga meningkatkan akurasi distribusi anggaran agar lebih tepat sasaran.
Insentif Rp6 Juta Dapur MBG Disetop
Sistem baru yang disiapkan nantinya akan mengaitkan insentif dengan jumlah penerima manfaat, kapasitas layanan, serta kualitas operasional dapur.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan dalam pelaksanaan program MBG.
Selain itu, evaluasi menyeluruh juga dilakukan untuk memastikan tidak ada pemborosan dalam skema lama yang bersifat flat rate.
BGN menegaskan reformasi ini penting agar program gizi nasional berjalan lebih transparan dan akuntabel.
