KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra. Dana raksasa tersebut disiapkan untuk periode tiga tahun dan akan disalurkan melalui puluhan kementerian serta lembaga yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengatakan bahwa presiden telah memberikan lampu hijau atas skema pendanaan tersebut guna mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.
Anggaran Rp100,1 triliun itu akan dikucurkan secara bertahap. Pada 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Dana tersebut akan dikelola oleh 23 kementerian dan lembaga utama, termasuk sektor pekerjaan umum, pendidikan, keagamaan, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, hingga perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, terdapat 10 kementerian dan lembaga pendukung yang turut terlibat dalam pelaksanaan program pemulihan.
Tito menjelaskan sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan proses pencairan dana ke Kementerian Keuangan. Bahkan, beberapa instansi sudah menerima anggaran dan mulai menjalankan berbagai program rehabilitasi sesuai bidang tugas masing-masing.
Pemerintah kini mendorong percepatan proses pencairan agar proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan pemulihan masyarakat dan pembangunan fasilitas publik dapat segera berjalan tanpa hambatan.
Tak hanya mengandalkan anggaran pusat, pemerintah juga menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk Aceh, Rp2,3 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp6,1 triliun untuk Sumatra Utara.
Dana besar tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan kembali infrastruktur vital, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam evaluasi terbaru, Tito mengungkapkan bahwa progres pemulihan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai sekitar 97 persen.
Menurutnya, berbagai sektor mulai menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penyediaan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Pemerintah pun menargetkan seluruh program pemulihan dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas secara normal. (*)
