KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah mengumumkan proyek ambisius pembangunan 100 ribu unit Rumah Susun (Rusun) Subsidi yang akan berlokasi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Masyarakat pun menyambut gembira proyek yang berdiri di atas lahan 20 Ha.
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian target penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus mengoptimalkan lahan yang telah tersedia di kawasan tersebut.
Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menteri Ara pun akan menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membicarakan masalah pembangunan rusun subsidi di Meikarta tersebut pada Kamis 22 Januari 2026.
Unit rusun yang akan dibangun direncanakan memiliki standar kelayakan hunian modern dengan aksesibilitas yang terintegrasi langsung dengan moda transportasi publik, seperti LRT Jabodebek dan kereta cepat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa inisiatif ini bukan hanya soal pemenuhan angka unit rumah, tetapi juga upaya memberikan kepastian hukum dan solusi bagi penataan kawasan hunian yang sempat terkendala.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Tanah di Meikarta, kami sudah konsultasi dengan KPK, aman untuk dibangun Rusun Subsidi,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan lahan Meikarta tidak termasuk objek sitaan KPK. Mengingat, sebelumnya sempat ada kasus suap terkait izin pembangunan Meikarta.
“Kaitannya dengan hal perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, bahwa perkara tersebut sudah inkrah. Dalam perjalanan penyidikannya, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta,” kata Budi.
Sementara itu, Nanang Kurniawan, warga Grogol Petamburan menyambut gembira pembangunan 100 ribu rusun subsidi di Meikarta. “Semoga impinan kami untuk memiliki rumah pribadi bisa terlaksana di Meikarta,” katanya kepada kitaindonesiasatu.com, Kamis 22 Januari 2026. (*)
