KITAINDONESIASATU.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja dan perencanaan anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tahun 2026. Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disdik yang digelar di ruang rapat Komisi DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu 7 Januari 2026.
Rapat ini menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan, mulai dari penataan rombongan belajar (rombel), optimalisasi anggaran, hingga penyaluran bantuan pendidikan. DPRD menilai, berbagai persoalan tahun sebelumnya tidak boleh kembali terulang.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fajar Muhammad Nur, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai pembelajaran dari kondisi pendidikan tahun lalu yang dinilai masih bermasalah.
“Jadi untuk tahun ini kita coba evaluasi, ya, pengalaman tahun kemarin yang carut-marut itu kita berusaha untuk perbaiki, ya tahun ini supaya tidak terjadi lagi apa, penahanan rombel (rombongan belajar),” ujar Fajar.
Menurutnya, kebijakan rombel yang diterapkan Disdik pada tahun sebelumnya masih belum ideal dan perlu dikaji ulang secara komprehensif. DPRD pun mendorong adanya penambahan dan optimalisasi rombel agar tidak merugikan peserta didik.
“Ya, kami berharap bisa ditambah. Kita berharap memang rombel ini juga dioptimalkanlah. Karena posisi kemarin itu memang dari Disdik berpikir bahwa apa yang memang sudah dirumuskan itu sudah ideal. Tapi menurut kami di DPRD masih belum. Masih belum ideal,” jelasnya.
Fajar menambahkan, Komisi IV DPRD akan melakukan peninjauan lapangan serta meminta data rinci dari Disdik sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Nah ini perlu mungkin nanti dikaji dan kita juga perlu visit ke lapangan. Kami saat ini lagi minta datanya dulu, ya, terkait dengan rombel ini supaya tahun ini ada perbaikan,” katanya.
Namun demikian, dalam rapat tersebut DPRD menilai Disdik belum sepenuhnya siap, karena data yang diminta belum dipaparkan secara lengkap. DPRD pun menjadwalkan rapat lanjutan untuk memastikan kejelasan data.
“Nanti kita akan lihat data besaran nya berapa. Nanti di hari Selasa kita mintakan data yang utuh dari Disdik karena kan hari ini mereka tidak mempresentasikan masalah data yang kita minta gitu. Nanti setelah hari Selasa kita dapatkan, kita akan rapat lanjutan kembali dengan Disdik,” ujar Fajar.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan akan dibahas berdasarkan data yang valid, termasuk terkait besaran rombel dan kebutuhan anggaran pendidikan.
“Tergantung, data dari Disdik seperti apa nanti besaran nya berapa? Semua kita bahas, termasuk dengan anggaran dan lain-lain. Kita juga kan berharap tidak salah nih dalam penganggaran di 2026 ini lebih optimal untuk kemaslahatan masyarakatlah, apalagi di dunia pendidikan. Pendidikan ini kan penting,” tegasnya.
Selain rombel dan anggaran, DPRD juga menyoroti persoalan sistem aplikasi pendidikan yang digunakan Disdik. Komisi IV tengah mendalami apakah persoalan yang muncul berasal dari sistem, pengembang, atau faktor lain.
“Nanti kita lagi mintakan user interface dan user experience-nya dari developer. Informasi dari Disdik, pengembang yang aplikasi yang sekarang dipakai itu pengembangnya memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita lagi mintakan, mudah-mudahan kita tahu nih masalahnya ada di sistem, masalahnya ada di oknum, atau masalahnya ada di mana. Kita lagi perdalam masalah itu,” jelas Fajar.
Isu lain yang dinilai tak kalah penting adalah terkait bantuan pendidikan, khususnya Beasiswa dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang SD dan SMP. Namun DPRD menyayangkan karena pembahasan bantuan tersebut belum disampaikan secara rinci oleh Disdik.
“Selain itu ada yang krusial masalah beasiswa, masalah apa lagi tuh, yang BSM (Bantuan Siswa Miskin), ya? Bantuan Siswa Miskin. Nah ini juga kita bahas, cuma tadi tidak mendetail karena memang si Disdik tidak me-rundown mendetailkan apa bantuan-bantuan yang akan disalurkan di tahun ini,” ungkapnya.
Fajar menyebutkan bahwa total besaran bantuan pendidikan baru akan diketahui setelah data lanjutan disampaikan oleh Disdik dalam rapat berikutnya.“Total keseluruhan nya nanti setelah dapat data lanjutan dari Disdik,” pungkasnya.
DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan agar lebih terencana, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya peserta didik. (Nicko)
