KITAINDONESIASATU.COM – Ombudsman RI mengendus dugaan maladministrasi dalam tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Potensi kerugian negara dari dugaan salah urus tersebut ditaksir mencapai Rp7 triliun.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi untuk memastikan dugaan tersebut.
“Ombudsman mencatat potensi kerugian negara akibat tata kelola cadangan beras ini mencapai Rp7 triliun. Investigasi nanti akan membuktikan apakah potensi itu benar adanya,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Menurut Yeka, maladministrasi itu meliputi pembuangan stok beras (disposal stock), penyaluran beras SPHP yang kualitasnya dipertanyakan, kelangkaan di ritel modern, harga beras yang terus melampaui HET, hingga indikasi penyalahgunaan wewenang.
Ombudsman menemukan beras di gudang Perum Bulog yang berpotensi terbuang mencapai 300 ribu ton, dengan nilai kerugian sekitar Rp4 triliun. Dari total stok Bulog sebesar 3,9 juta ton, sekitar 1,2 juta ton telah tersimpan lebih dari enam bulan.
Tak hanya itu, keluhan masyarakat soal kualitas beras SPHP juga meningkat. Jika tahun lalu SPHP disebut beras medium setara premium, tahun ini justru banyak komplain terkait mutu.
Hasil survei Ombudsman di 35 ritel Jabodetabek juga menunjukkan hampir seperempat ritel tidak memiliki stok beras, sementara mayoritas hanya menjual beras premium. Harga rata-rata yang ditemukan mencapai Rp23.556 per kilogram, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.900.
Yeka menegaskan bahwa akar persoalan bukan pada pasokan, melainkan pengelolaan cadangan yang terlalu besar.
“Kami sudah mendorong agar cadangan pangan berada di angka 1,2 juta ton. Namun pemerintah justru menetapkan 4 juta ton. Harus ada alasan yang jelas, bukan sekadar untuk menunjukkan wibawa dengan menimbun stok besar,” pungkasnya. (*)
