News

Pemetaan Ulang Pendidikan dari Akar Rumput, Gunung Putri Luncurkan Program INJAK KAKI Sekolah

×

Pemetaan Ulang Pendidikan dari Akar Rumput, Gunung Putri Luncurkan Program INJAK KAKI Sekolah

Sebarkan artikel ini
INJAK KAKI Sekolah
Sri Mastuti bersama tim pendataan INJAK KAKI berfoto bersama usai kunjungan lapangan ke sekolah di wilayah Kecamatan Gunung Putri. (KIS/ist)

KITAINDONESIASATU.COM – Minimnya data akurat kerap menjadi batu sandungan dalam merancang kebijakan pendidikan yang adil dan merata. Menjawab tantangan itu, Pemerintah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menggulirkan sebuah terobosan bernama INJAK KAKI Sekolah (Inisiatif Pendataan Pendidikan Kunjungan Langsung ke Sekolah), yang menyasar langsung ke satuan pendidikan dari PAUD hingga SMP.

Langkah ini bukan sekadar pendataan, tapi juga wujud komitmen nyata mendekatkan arah pembangunan pendidikan pada kenyataan di lapangan – bukan hanya di balik meja. Digagas sebagai kontribusi terhadap pencapaian SDGs poin ke-4: Pendidikan Berkualitas, program ini menjadi bukti keseriusan daerah dalam memotret kondisi pendidikan secara partisipatif dan berbasis komunitas.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan siap menjadikan hasil pendataan sebagai rujukan dalam menyusun program dan kebijakan pendidikan ke depan.

Koordinator program, Sri Mastuti, menjelaskan bahwa kegiatan ini telah dimulai sejak Agustus dan akan berlangsung hingga November 2024. Tim pendataan terdiri dari gabungan petugas kecamatan, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Mereka melakukan observasi menyeluruh terhadap sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga pendidik, hingga akses fisik menuju sekolah.

“Lewat INJAK KAKI, kami tidak ingin ada lagi sekolah yang luput dari perhatian hanya karena datanya tak tercatat. Kami datang langsung, melihat, mencatat, dan berkomitmen untuk mengadvokasikannya,” ujar Sri Mastuti, Jumat 1 Agustus 2025.

Beberapa temuan penting pun mulai terungkap. Banyak PAUD dan TK mengalami keterbatasan fasilitas bermain dan sanitasi. Sementara itu, SD dan SMP menghadapi kekurangan guru mata pelajaran, alat pembelajaran, hingga belum memadainya jaringan internet dan ruang laboratorium.

“Yang membedakan program ini adalah pendekatannya yang partisipatif dan berbasis komunitas. Perangkat desa dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses validasi data, menjadikannya sebagai mitra aktif, bukan hanya objek pembangunan,” ungkapnya.

Seluruh data yang terkumpul nantinya akan diolah melalui platform digital berbasis daring agar terbuka dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *