KITAINDONESIASATU.COM – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tengah menjadi sorotan netizen setelah mencuatnya polemik pemindahan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara. Aksi Muzakir yang meninggalkan pertemuan dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menjadi perbincangan publik.
Banyak pihak menilai langkah itu sebagai bentuk protes atas keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumut.
Sosok Muzakir Manaf pun disebut sebagai “singa tidur” oleh pengamat, yang memperingatkan agar pemerintah tidak meremehkan respons Aceh terhadap keputusan ini.
“Maaf, saya sudah janji dengan masyarakat. Mereka menunggu,” kata Mualem–sebutan Muzakir Manaf saat bertemu dengan Bobby pada Rabu 4 Juni 2025.
Pada hari itu, Muzakir Manaf atau Mualem menyambangi tiga kabupaten di Aceh: Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Dengan mengenakan peci putih dan kemeja biru muda, ia membagikan santunan kepada 3.000 anak yatim dan fakir miskin. Di setiap lokasi,
Mualem menyapa langsung anak-anak yatim, mengelus kepala mereka, bahkan memeluk mereka dengan tulus. Senyum dan keceriaan terpancar dari wajah anak-anak yang disambut hangat olehnya.
Meski melewati tiga kabupaten dalam sehari, Mualem tetap tampil sederhana tanpa berganti pakaian sejak berangkat dari Banda Aceh, menunjukkan kesungguhan dalam aksinya.
Profil Muzakir Manaf
Muzakir Manaf, atau yang dikenal sebagai Mualem, lahir pada 3 April 1964 di Seuneudon, Aceh Utara, di tengah situasi sosial yang penuh ketidakadilan dan ketegangan. Semangat perlawanan sudah tumbuh sejak usia muda. Pada usia 22 tahun, ia menjalani pelatihan militer selama tiga tahun (1986–1989) di Camp Tajura, Libya, dan bahkan sempat bertugas sebagai pengawal pribadi pemimpin Libya, Muammar Qadafi.
Setelah kembali ke tanah air, Mualem bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan aktif sebagai pejuang gerilya. Ia sering berpindah-pindah tempat di hutan, dan meski sempat dikabarkan tewas, ia tetap bangkit untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat.
Tahun 1998, ia mulai memegang peran strategis sebagai Panglima Wilayah Pase. Setelah wafatnya Panglima Abdullah Syafie pada Januari 2002, Mualem dipercaya memimpin sebagai Panglima Negara GAM sampai kesepakatan damai tercapai.
Kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia yang diteken pada 15 Agustus 2005 di Helsinki menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Mualem kemudian memimpin Komite Peralihan Aceh (KPA) dan memfasilitasi transisi eks kombatan ke masyarakat sipil, menegaskan peran sentralnya dalam proses rekonsiliasi dan integrasi.
Pada 2007, ia juga diangkat menjadi Ketua Umum Partai Aceh, partai politik yang lahir dari perjuangan GAM untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat lewat jalur politik. Julukan ‘Mualem’, yang berarti pemimpin dengan kemampuan militer, kini melekat sebagai simbol kepemimpinan damai yang ia emban.
Kini, Mualem menjabat sebagai Gubernur Aceh bersama pasangannya, Fadhlullah, SE, Ketua DPD Partai Gerindra Aceh. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai, dan kini difokuskan pada pemerataan pembangunan dan keadilan untuk seluruh masyarakat Aceh, tanpa membeda-bedakan latar belakang.
Pendidikan formal Mualem dimulai di SDN Seuneudon, dilanjutkan ke SMP Negeri Idi, dan kemudian SMA Negeri Panton Labu. Pengalamannya di Libya memperluas jejaringnya dengan tokoh perlawanan internasional, dan keterlibatannya di GAM membawanya ke puncak struktur kepemimpinan gerakan tersebut.
