KITAINDONESIASATU.COM – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi dimakzulkan pada 14 Desember 2024 setelah kebijakan darurat militer yang ia tetapkan pada 3 Desember lalu memicu kontroversi.
Proses pemakzulan ini diputuskan melalui pemungutan suara di Majelis Nasional Korea Selatan pada 14 Desember 2024.
Dari 300 anggota parlemen, sebanyak 204 suara mendukung pemakzulan, 85 suara menolak, 3 abstain, dan 8 suara dinyatakan tidak sah.
Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, keputusan pemakzulan akan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan untuk ditinjau.
BACA JUGA : InSomnia & Mongmongie Turut Berunjuk Rasa untuk Pemakzulan Presiden Yoon
Proses ini diperkirakan akan memakan waktu cukup lama.
Selama masa pembebastugasan Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai pelaksana tugas presiden sementara.
Hal ini sesuai dengan konstitusi Korea Selatan yang menyatakan bahwa perdana menteri akan mengambil alih tugas presiden jika presiden mengundurkan diri atau dimakzulkan.
Kebijakan darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024 memicu kemarahan warga Korea Selatan, yang kemudian menggelar aksi protes besar-besaran dan menuntut Presiden Yoon Suk Yeol untuk mundur dari jabatannya.
Profil Han Duck Soo
Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024.
Perdana Menteri Han Duck-soo, seorang teknokrat berpengalaman lintas partai, ditunjuk sebagai penjabat presiden sementara hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan nasib Yoon.
Han, 75 tahun, memiliki pengalaman panjang di pemerintahan Korea Selatan di bawah lima presiden berbeda, baik konservatif maupun liberal.
Han dikenal karena keahliannya di bidang ekonomi, perdagangan, dan diplomasi, serta reputasinya sebagai pemimpin moderat dan pekerja keras. Ia pernah menjabat sebagai duta besar untuk AS, berperan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan-AS, dan memiliki hubungan baik dengan sekutu utama Korea Selatan, Amerika Serikat.
Selama masa jabatannya, Han menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis politik, ancaman Korea Utara, dan ekonomi yang melambat. Namun, ia juga menghadapi gugatan dari Partai Demokrat oposisi terkait kebijakan darurat militer Yoon.
Jika Mahkamah Konstitusi menyingkirkan Yoon, pemilihan presiden harus dilaksanakan dalam 60 hari. Jika Han dimakzulkan, jabatan penjabat presiden akan dialihkan ke menteri keuangan sesuai ketentuan konstitusi.
