KITAINDONESIASATU.COM-Dimyati Natakusumah Wakil Gubernur Banten terus mengumandangkan komitmenya dalam mewujudkan reformasi birokrasi, agar ditataran birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersih, jauh dari praktik suap menyuap maupun korupsi lainnya.
Budaya setor ke pajabat merupakan tindakan korupsi yang ia cekal bersama dengan Andra Soni, Gubernur Banten. Maka dari itu, saat ini mantan Bupati Pandeglang dua periode ini memasang matanya lebar-lebar dalam proses assement talenta ini tengah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.
Bahkan, Mantan Wakil Ketua MPR ini melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke kantor BKD dan ke kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya sejak kali pertama dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kemarin kita sidak ke BKD, kita cek assessment talentanya, bagaimana cara rekrutmennya. Ini dilakukan agar tidak ada suap menyuap, sogok menyogok. Pengalam yang sudah-sudah tidak ikut assessment atau proses lainnya tahu-tahu jadi pejabat,” kata Dimyati, kemarin.
Kata pria kelahiran 17 September 1966 ini, dilingkungan Pemprov Banten harus bersih, dalam artian tidak ada praktik kolusi, korupsi, maupun nepotisme dalam roda pemerintahannya, khususnya dalam hal pelayanan publik.
Bahkan alumni SDN III Labuan 1979 Pandeglang ini mewanti-wakti dalam proses assement talenta, harus dilakukan secara transparan dengan memerhatikan talenta dari para ASN. Jangan sampai menciptakan budaya ‘setor’ di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Harus main bersih dan cantik, tidak ada sogok menyogok atau like dislike, apalagi main-main kegiatan (proyek,-red). Dasarnya harus murni dari talenta,” ungkap alumni S3 Hukum Universitas Pajajaran ini.
