Fenomena monopoli ini juga turut memperlebar kesenjangan ekonomi nasional. Sementara segelintir pemilik jaringan besar menikmati akumulasi keuntungan luar biasa, jutaan pedagang kecil di desa dan kota kehilangan ruang hidupnya. Ekonomi lokal yang dulu berputar di tangan masyarakat kini terpusat pada korporasi raksasa. Akibatnya, aliran uang semakin terpusat di kota besar dan masuk ke kantong segelintir orang serta mematikan ekonomi perdesaan.
Padahal, di berbagai negara maju, jumlah dan zonasi untuk minimarket, supermarket, maupun hipermarket diatur dengan ketat. Pemerintah membatasi jumlah gerai dalam satu wilayah dan memastikan jarak tertentu dari pasar tradisional agar tercipta keseimbangan. Sementara di Indonesia, kita justru membiarkan pasar ritel tumbuh secara ultra liberal tanpa kendali. Hal ini tidak hanya berpotensi menciptakan kerusakan struktur ekonomi rakyat, tetapi juga membuka ruang moral hazard bagi pejabat di kementerian yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.
Peraturan sebenarnya sudah ada. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2012 secara tegas membatasi jumlah maksimal kepemilikan gerai bagi prinsipal waralaba toko modern hanya 150 gerai. Selebihnya harus diwajibkan bermitra melalui skema waralaba dengan pihak lain. Namun kenyataannya, aturan ini diabaikan dan dilanggar secara sistematis. Pemerintah seolah menutup mata terhadap pelanggaran yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Kita bisa belajar dari negara tetangga seperti Singapura, yang justru memberi ruang monopoli hanya kepada koperasi ritel, bukan korporasi pribadi. Di sana, koperasi NTUC FairPrice menjadi satu-satunya jaringan ritel besar yang diizinkan mendominasi pasar. Namun berbeda dengan Alfamart dan Indomaret, FairPrice tidak menumpuk keuntungan bagi segelintir orang. Keuntungannya dikembalikan kepada para anggota yang jadi konsumen, karena kepemilikan koperasi bersifat terbuka dan berbasis partisipasi warga. Pemerintah bahkan memberikan pembebasan pajak karena menganggapnya bagian dari ekonomi sosial yang menyejahterakan masyarakat.
