“Kalau anda (produsen) menghasilkan sampah 7 juta lembar, apa kontribusi perusahaan terhadap kota yang menjadi lokasi distribusi produknya. Nah, ini masih digodok (dalam rancangan Perpres),” katanya.
Namun meski Perpres ini masih dalam tahap pembahasan, Bijaksana mengatakan bahwa kepala daerah tetap memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan terkait sampah-sampah yang dihasilkan oleh para produsen.
“Bersama brand-brand itu bisa duduk bersama membahas apa kontribusi produsen untuk daerah dalam pengelolaan sampah,” ujarnya. (Nicko)
