KITAINDONESIASATU.COM – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menilai tahun 2024 sebagai momen penting bagi penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, tantangan utama adalah menciptakan keadilan yang transparan dan inklusif, sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama.
“Keberadaan pimpinan dan dewan pengawas baru di KPK diharapkan membawa semangat baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Kepemimpinan yang tegas, independen, dan berintegritas sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK,” ujar Adies dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Adies juga menekankan perlunya reformasi internal KPK yang lebih kuat, peningkatan transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.
Ia berharap KPK di tahun 2025 dapat menyelesaikan kasus-kasus lama yang belum tuntas sebagai langkah memperbaiki citra lembaga tersebut, yang sebelumnya sempat tercoreng akibat sejumlah kontroversi.
“Kepemimpinan yang buruk di masa lalu, yang diwarnai kasus mencoreng nama baik KPK, jangan sampai terulang. Hal ini tidak hanya mengganggu kinerja lembaga, tetapi juga menciptakan keraguan atas komitmen KPK dalam memberantas korupsi,” tambahnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa keberhasilan KPK memerlukan sinergi dengan lembaga lain serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) yang telah menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP), menunjukkan komitmen serius dalam memberantas korupsi di institusi peradilan.
“Tindakan tegas berupa investigasi internal dan pemberian sanksi berat kepada pelanggar adalah bukti nyata kesungguhan MA mengembalikan kepercayaan terhadap lembaga peradilan,” ungkap legislator asal Jawa Timur I itu.
Adies menyebutkan bahwa MA telah menjatuhkan sanksi kepada 206 hakim, termasuk 79 sanksi berat, 31 sanksi sedang, dan 96 sanksi ringan. Namun, ia mengakui bahwa kasus “hakim nakal” masih menjadi tantangan serius dalam reformasi peradilan.
Ia juga menyoroti pentingnya integritas aparat hukum dan transparansi sistem untuk memastikan penegakan hukum yang adil.
“Kenaikan gaji hakim yang disetujui Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi insentif untuk meningkatkan profesionalisme dan mencegah perilaku koruptif. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan pengawasan ketat, evaluasi kinerja, dan disiplin tegas agar integritas aparat peradilan tetap terjaga,” tutupnya.- ***
