KITAINDONESIASATU.COM – Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor menggelar rapat koordinasi penting bersama Komisi IV DPRD Kota Bogor, KCD Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, serta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan MA di Kota Hujan. Rapat ini difokuskan pada pembahasan terkait pelunasan biaya penebusan ijazah siswa yang tertahan di sekolah akibat tunggakan pembayaran.
Abdul Wahid, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Bogor, menjelaskan bahwa penebusan ijazah ini menjadi perhatian serius lantaran banyaknya aspirasi dari masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Kami bersama Komisi IV sepakat untuk menuntaskan penebusan ijazah ini, dengan syarat setiap siswa yang ijazahnya tertahan harus mengunggah data ke aplikasi Sahabat hingga 16 November mendatang,” ujarnya pada, kitaindonesiasatu.com, Selasa 5 November 2024 sore.
Menurut Wahid, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk program ini pada tahun 2024, dengan rincian Rp2,5 juta per siswa SMA dan MA, serta Rp3,5 juta untuk siswa SMK.
“Hingga saat ini, sudah ada 788 siswa yang mengajukan penebusan ijazah, dan jumlah ini diperkirakan terus bertambah hingga batas akhir pengajuan,” tambah Wahid.
Dalam penjelasannya, Wahid menyatakan bahwa anggaran ini dirancang untuk siswa yang bersekolah dan berdomisili di Kota Bogor. “Kami menemukan masih banyak orang tua siswa dari luar Kota Bogor yang mengajukan permohonan, padahal program ini khusus untuk warga Kota Bogor,” kata Wahid, mengingatkan pentingnya memahami kriteria penerima bantuan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana – yang akrab disapa “Uncle Joe” – menyambut positif program ini, namun menilai anggaran yang ada masih belum mencukupi. “Kami menilai anggaran Rp3,5 miliar masih minim. Pagu per siswa untuk SMA dan MA hanya Rp2,5 juta, sedangkan SMK Rp3,5 juta. Di lapangan, tunggakan per siswa bahkan ada yang mencapai Rp9 juta,” ujar Uncle Joe.
Uncle Joe mengusulkan agar Pemkot Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini. “SMA dan SMK memang berada di ranah Provinsi Jawa Barat, jadi mestinya ada dukungan seperti bantuan keuangan provinsi. Kami akan membawa isu ini ke rapat internal Komisi IV dan mengusulkan penambahan anggaran di tahun 2025 menjadi Rp7,5 miliar,” tegas Uncle Joe dari fraksi Golkar.
Dia juga menekankan perlunya peran aktif orang tua dalam membantu kelancaran program ini. “Kalau hanya bertumpu pada APBD, jelas takkan maksimal. Orang tua siswa juga harus turut berkontribusi,” tutup Uncle Joe. (Nicko)
Caption:
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana Fraksi Golkar dalam kegiatan rapat komisi (KIS/NICKO/DPRD KOTA BOGOR)
