KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menambah jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Sustainability dari jaminan kesehatan nasional akan sangat tergantung pada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak biayanya semakin besar,” ujar Sri Mulyani.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian tarif juga diiringi dengan peningkatan alokasi APBN untuk peserta PBI. “Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinaikkan, artinya dari APBN tapi yang di mandiri ga dinaikkan maka memberikan subsidi sebagian,” bebernya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa iuran mandiri saat ini masih Rp35 ribu, seharusnya Rp42 ribu, sehingga selisih Rp7 ribu ditanggung pemerintah terutama untuk PBPU. Meski begitu, ia belum mengungkap besaran pasti kenaikan iuran tahun depan. Ia menegaskan bahwa detail skema masih akan dibahas bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
