KITAINDONESIASATU.COM – Pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah di Kota Bogor dinilai masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak warga yang belum mengetahui jenis pajak yang harus dibayarkan, mekanisme pembayaran, hingga pemanfaatan pajak untuk mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Achmad Rifki Alaydrus, saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Aula Kecamatan Bogor Barat, Rabu 18 November 2026.
Menurut Rifki, sosialisasi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami berbagai ketentuan pajak daerah sekaligus mengetahui manfaatnya bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Melalui kegiatan ini kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan, sehingga mereka memahami bagaimana cara membayar pajak serta bisa mengetahui manfaat yang nantinya kembali dirasakan,” ujar Rifki.
Dalam sesi diskusi, sejumlah warga mempertanyakan mekanisme pembayaran pajak restoran dan pajak tenaga listrik.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Rifki menjelaskan bahwa pajak restoran yang dibayarkan konsumen saat makan atau minum di restoran maupun kafe selanjutnya disetorkan oleh pengelola usaha kepada Pemerintah Kota Bogor.
Begitu pula dengan pajak tenaga listrik yang telah menjadi bagian dari komponen pembayaran listrik, termasuk ketika masyarakat membeli token listrik.
Ia mengatakan, penerimaan dari pajak daerah tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Masih banyak jenis pajak yang belum diketahui masyarakat secara luas. Di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak waris, hingga pajak tenaga listrik,” ucapnya.
Selain memberikan penjelasan mengenai jenis dan mekanisme pembayaran pajak, Rifki juga menyampaikan kebijakan pembebasan pajak daerah untuk nilai di bawah Rp100 ribu. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak terbebani kewajiban pajak.
Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurut Rifki, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan Kota Bogor. Sebab, berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pembangunan jalan, hingga penyediaan transportasi publik, turut ditopang oleh pendapatan pajak dan retribusi daerah.
“Kami terus mengedukasi masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas publik. Jadi, pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rifki berharap sosialisasi produk hukum daerah dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Menurutnya, masih terdapat warga yang belum mengetahui berbagai regulasi yang berlaku di Kota Bogor, salah satunya akibat keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi.
Ke depan, DPRD Kota Bogor berencana mendorong agar kegiatan sosialisasi Perda dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan melibatkan Pemerintah Kota Bogor, khususnya bagian hukum.
“Insyaallah, dengan adanya sosialisasi ini, program Pemerintah Kota Bogor dan DPRD bisa lebih dipahami masyarakat luas. Ke depannya, kegiatan sosialisasi Perda akan kami dorong agar rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali sehingga informasi mengenai produk hukum daerah semakin luas diketahui masyarakat,” pungkasnya.





