KITAINDONESIASATU.COM – Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto berisi 100 orang pejabat. Dengan jumlah itu maka anggaran yang dikeluarkan untuk membayar gaji para pembantu presiden ini juga bertambah.
Prabowo mengumumkan jumlah Kabinet Merah Putih mencapai 48 orang, bertambah dari Kabinet Indonesia Maju masa pemerintahan Presiden RI-ke 7 Joko Widodo yakni 34 orang.
Dengan banyaknya pembantu demi mendukung pemerintahan, Prabowo kebutuhan anggaran untuk hak keuangan para menteri itu diperkirakan sekitar Rp10,74 miliar per tahun. Angka itu naik dari era Jokowi yang menghabiskan anggaran senilai Rp7,60 miliar.
Kebutuhan anggaran itu memperhitungkan besaran gaji pokok para menteri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. “Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan,” tulis dikutipan Pasal 2 PP No. 60/2000.
Anggaran itu ditambah dengan besaran tunjangan jabatan bagi para menteri yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 senilai Rp13.608.000 setiap bulan.
“Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000,” dikutip dari Pasal 1e Keppres No. 68/2001.
Dengan demikian, dalam sebulan untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan saja, para menteri kabinet itu memperoleh pendapatan senilai Rp18.648.000, dan menjadi senilai Rp 223.776.000 dalam setahun.
Tapi, tentu perhitungan itu belum termasuk hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diterima para menteri. Sebab ada pula tunjangan operasional dan fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan, tunjangan kinerja hingga tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13.
Dana operasional menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268 Tahun 2014, dan tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176 Tahun 2015. (*)
