Namun, janji pengurusan paspor dan biaya keberangkatan tidak dipenuhi. Pada 11 Juli 2026, korban justru diberangkatkan melalui Jakarta dan Pontianak menuju Malaysia tanpa paspor, diduga melalui jalur tidak resmi.
Setibanya di Malaysia, aktivitas korban diatur oleh pihak yang menampungnya. Korban hanya menerima sekitar 50 persen dari pembayaran pelanggan atas layanan seksual.
Merasa dieksploitasi, korban kemudian melapor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching.
Berkoordinasi dengan kepolisian dan BP3MI, dua korban akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia dan kini mendapat pendampingan pemerintah daerah.
Atas kasus tersebut, AF dan IY dijerat UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.***
