KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan utang harian PT PLN (Persero) yang rata-rata mencapai Rp156 miliar.
Ia menilai situasi ini mencerminkan kegagalan pengelolaan keuangan di tubuh perusahaan yang memiliki status sebagai BUMN monopoli dan mendapat banyak dukungan dari negara.
“PLN ini punya akses besar ke sumber daya negara, tapi keuangannya justru bermasalah. Ini mencerminkan kesalahan manajemen,” ujar Mufti, seperti ditulis Parlementaria pada Senin (4/8/2025).
Ia juga mengkritik keras Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Menurut Mufti, selain gagal secara finansial, jajaran direksi juga tidak menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Jika utang terus membengkak dan pelayanan ke masyarakat makin memburuk, maka sudah saatnya jajaran direksi diganti secara menyeluruh,” ujarnya tegas.
Berdasarkan data dari Center for Budget Analysis (CBA), utang PLN meningkat drastis dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024.
Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar Rp4,7 triliun setiap bulan atau setara Rp156,7 miliar per hari.
Di saat bersamaan, keuntungan perusahaan justru turun sebesar Rp4,3 triliun.
Mufti juga menyoroti isu dugaan penggunaan dana perusahaan oleh Direktur Utama PLN untuk kepentingan pribadi saat melakukan perjalanan ke luar negeri.
Karena itu, ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan PLN dan perombakan total jajaran direksi.
“PLN perlu dibenahi, tidak hanya dari sisi keuangannya, tetapi juga dari segi moral dan integritas pimpinan. Kita butuh BUMN yang dikelola dengan etika, bukan dengan akal-akalan,” pungkasnya.-***
