Sebelumnya, Pilkada Serentak yang dijadwalkan digelar 27 November 2024, terancam diwarnai pertarungan melawan kotak kosong di sejumlah daerah.
Namun adanya Keputusan MK atas perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, tentang partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, langsung mengubah peta perpolitikan jelang Pilkada, khususnya pada Pilgub Sulsel 2024.
“Khusus di Sulawesi Selatan, keputusan MK hari ini memberikan angin segar bagi tertutupnya peluang adanya kotak kosong di Pilgub,” kata Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS), Asri Tadda.
Menurutnya terbuka ruang bagi terpeliharanya demokrasi bagi rakyat, juga termasuk kepada parpol non-parlemen sehingga bisa berpartisipasi di Pilkada.
“Kami memahami demokrasi sebagai proses memberikan pilihan-pilihan calon pemimpin bagi rakyat. Lebih banyak calon kepala daerah tentu akan lebih bagus karena akan timbul adu gagasan dan adu visi dari para kandidat,” tegas mantan Ketua Relawan Mileanis Sulsel ini. (fadisurya)
