KITAINDONESIASATU.COM – Bidang kerja dari dua komisi baru yang ditetapkan dalam rapat badan musyawarah (bamus) bersama pimpinan delapan fraksi telah disampaikan Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Komisi yang baru adalah Komisi XII untuk bidang energi dan ESDM, serta Komisi XIII untuk hukum, reformasi, dan regulasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Puan juga mengonfirmasi bahwa beberapa bidang pembahasan akan dipindahkan ke komisi baru ini, termasuk isu mengenai imigrasi dan aparat penegak hukum (APH) yang akan masuk ke Komisi XIII.
Puan menjelaskan bahwa setelah menerima informasi mengenai Kabinet Merah Putih, ia mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi yang hadir untuk menentukan jumlah komisi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan pimpinan dari 13 komisi. Ia memastikan tidak ada perubahan pada 11 komisi yang telah dibentuk sebelumnya. “Tetap,” katanya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyinggung penempatan kader PDIP sebagai Ketua Komisi, dengan mengatakan, “Besok pihak pimpinan fraksi masing-masing akan mengumumkannya di rapat paripurna.”
Pengumuman resmi mengenai pembahasan lebih lanjut dalam rapat tersebut akan dilakukan di rapat paripurna yang dijadwalkan untuk hari Selasa, 22 Oktober 2024.
Terkait dengan penambahan dua komisi, Puan menekankan bahwa tidak akan ada upaya untuk membangun ruang baru. Ia menjelaskan bahwa Komisi XII dan XIII akan menggunakan ruang yang sudah ada di gedung DPR.
Ia menjelaskan bahwa ruang untuk Komisi XII dan XIII akan ditempatkan di gedung DPR yang sudah ada dan dekat.
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan penambahan dua komisi pada Selasa, 15 Oktober 2024, sehingga jumlah komisi kini bertambah dari sebelas menjadi 13 untuk periode 2024-2029.
“Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi dari sebelas menjadi 13,” kata Puan.
Puan menambahkan bahwa penambahan komisi ini bertujuan untuk menselaraskan dengan rencana pemerintahan baru. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kabinet Merah Putih dengan sekitar 48 kementerian.
“Ini direncanakan oleh pemerintah agar terdapat keselarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif,” pungkas Puan.- ***
