KITAINDONESIASATU.COM – Kebijakan peralihan subsidi BisKita dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bogor dinilai sebagai langkah yang penuh tanda tanya dan menuai kritik tajam dari Komisi II DPRD Kota Bogor.
Dalam rapat kerja dengan Perumda Trans Pakuan, anggota Komisi II, Akhmad Saeful Bakhri, mengungkapkan kekhawatirannya tentang transparansi dan efektivitas kerja sama antara Perumda Trans Pakuan dan Kodjari dalam pengelolaan BisKita.
Akhmad Saeful Bakhri, yang akrab disapa ASB, menegaskan pentingnya dokumen kerjasama untuk memastikan kejelasan pembagian keuntungan antara kedua pihak terkait BisKita.
“Karena dari surat itu kita bisa tahu kalkulasi pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan. Dulu kan Perumda Trans Pakuan minta diselamatkan karena ingin menjadi operator BisKita, tapi sekarang katanya dikelola Kodjari,” kata ASB, Senin 28 Oktober 2024.
ASB juga mempertanyakan kepemilikan unit-unit BisKita yang disebutkan dimiliki oleh Kodjari.
Menurutnya, hal ini bisa merugikan keuangan daerah jika subsidi dialihkan ke Pemerintah Kota Bogor, karena yang mendapatkan keuntungan hanya Kodjari, bukan Perumda Trans Pakuan, yang merupakan badan usaha milik Pemkot Bogor.
“Kami tidak mau APBD yang kita keluarkan tidak kembali ke kita. Karena selama 10 tahun lebih Perumda Trans Pakuan atau yang dulu PDJT tidak pernah memberikan kontribusi,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD lainnya, Devie Prihatini Sultani, mengkritisi proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan untuk tahun 2025.
Devie mengungkapkan bahwa jika sejak awal Perumda Trans Pakuan diberi kesempatan penuh untuk mengelola BisKita, seharusnya ada manfaat yang lebih besar, baik bagi perusahaan maupun pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.
