ALIH FUNGSI HUTAN
Eka yang aktif sebagai Ketua Forum Penyelamat Hutan juga menyinggung soal alih fungsi hutan di Jabar.
Banyaknya hutan lindung dan perkebunan yang berubah salah satunya jadi pemukiman menyebabkan rusaknya eko sistem sehingga kerap terjadi longsor dan banjir.
Menurut Eka, hutan yang dibabat digantikan tanaman lain dengan berlindung pada ketahanan pangan, umumnya tidak sesuai dengan peruntukanya. Oleh karena itu, Eka meminta Pemrov dalam hal ini gubernur memprioritaskan penanganan alih fungsi hutan dan sampah.
Sebagai ketua forum penyelamat hutan Jawa, Eka mengimbau aparat penegak hukum untuk malakukan pengusutan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggar linkungan termasuk masalah persampahsn khususnnya di Bandung Raya.
Eka juga mengapresiasi menteri LH baru Djumhur Hidayat yang memberi perhatian terhadap penanganan lingkungan di Jawa Barat. “Saya berharap Pak Djumhur sering turun ke Jabar. Bila perlu saya pun ingin berdiskusi dengan beliau, ” tutup Eka.
PENGELOLAAN MANDIRI
Senada dengan Eka, Drs H. Dodi Ahmad Sofiandi, BE, M.Si, ketua PHRI Jabar, mengatakan bahwa persoalan sampah ini menjadi tanggungjawab pemerintah.
Adanya keharusan untuk melakukan pengelolaan mandiri yang baru diumumkan Kementrian LH, menurut Dodi harus dilakukan oleh pemerintah juga.
Sebagai contoh, kota Bandung yang terbagi dalam 30 kecamatan, idealnya tiap kecamatan memiliki pengelolaan sampah sendiri.
Yang menjadi persoalan adalah model atau bentuk pengelolaan yang bagaimana yang cocok. “Saya sudah bilang ke dinas lingkungan hidup, contoh saja pengelolaan sampah di Taman Mini. Bagus pengelolaanya, ” ujar Dodi.
Kalau soal biaya pembangunan lanjut Dodi, pasti pemerintah mampu, karena membangun pengelolaan seperti di TMII paling Rp10 miliar. Jadi untuk Kota Bandung hanya butuh Rp30 miliar.
Yang lainya, kata Dodi, memfungsikan Legok Nangka untuk menampung sampah residu yang kebanyakan berasal dari masyarakat. “Saya tanya kenapa saat darurat sampah seperti sekarang, Legok Nangka tak disebut sebut akan difungsikan. Kenapa? ” tanya Dodi.
Menyinggung soal hotel dan restoran, Dodi mengatakan tidak semua anggota PHRI sanggup membangun tempat pengelolaan sendiri. “Hanya hotel besar saja yang memiliki pengelolaan mandiri, selebihnya menggunakan vendor, ” tambahnya seraya menyebutkan jumlah anggotanya sebanyak 400 hotel dan restoran.(*)
