KITAINDONESIASATU.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) merealisasikan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan (BSM) sebesar Rp3.969.800.000 pada Tahun Anggaran 2026. Program BSM Kota Bogor 2026 tersebut menyasar 3.368 siswa yang tersebar di 98 lembaga pendidikan menengah di Kota Bogor.
Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setda Kota Bogor, Aep Saefulloh, mengatakan realisasi anggaran tahun ini merupakan tindak lanjut dari usulan proposal yang diajukan masing-masing sekolah sejak tahun lalu.
“Pada tahun 2025, para pemohon dalam hal ini peserta didik melalui sekolah masing-masing, membuat proposal permohonan bantuan BSM yang diusulkan melalui sekolah yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025,” ucapnya, Rabu 15 Juli 2026.
Menurut Aep, besaran bantuan mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2024.
“Adapun besaran permohonan bantuan BSM yang diusulkan sebesar maksimal Rp1,5 juta per siswa, yang didasarkan pada Perwali (Peraturan Wali Kota) Nomor 7 Tahun 2024,” jelasnya.
Pengajuan BSM Wajib Melampirkan SKTM
Aep menjelaskan, pemerintah menerapkan sejumlah persyaratan administratif agar bantuan tepat sasaran. Salah satu syarat utama adalah melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Berkas individual tersebut terlebih dahulu dikumpulkan ke sekolah masing-masing, lalu direkap oleh pihak panitia sekolah dan diserahkan kepada Bagian Kesra dalam bentuk Proposal Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan (BSM),” imbuhnya.
Mekanisme Pengajuan
Calon penerima menyerahkan dokumen kepada sekolah. Selanjutnya sekolah melakukan verifikasi, menyusun rekapitulasi, dan mengajukan proposal kepada Bagian Kesra Setda Kota Bogor.
Rincian Penyaluran BSM Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan rekapitulasi BSM Kota Bogor 2026, bantuan disalurkan kepada tiga jenjang pendidikan.
Madrasah Aliyah (MA)
Sebanyak 7 lembaga menerima bantuan dengan total 91 siswa dan nilai realisasi Rp105.600.000.
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sebanyak 18 lembaga menerima bantuan dengan total 309 siswa dan nilai realisasi Rp370.800.000.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Penyaluran terbesar diberikan kepada 73 SMK dengan total 2.968 siswa dan nilai realisasi mencapai Rp3.493.400.000.
“Secara akumulatif, total keseluruhan bantuan yang diserap mencapai 98 lembaga sekolah dan 3.368 siswa penerima dengan total dana sebesar Rp3.969.800.000,” katanya.
Aep berharap program ini mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu sehingga anak-anak di Kota Bogor tetap memperoleh hak pendidikan yang layak.
DPRD Kota Bogor Ungkap Kendala Penyaluran BSM
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Nur Muhammad, mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah menuntaskan sejumlah program bantuan pendidikan pada APBD murni 2026, termasuk penyaluran BSM dan penebusan ijazah.
“Penyaluran BSM sempat ada kendala terkait permasalahan data Desil dalam implementasinya. Namun, setelah kami rapatkan bersama Inspektorat, Kesra, Disdik, BKAD dan Bagian Hukum, disepakati bahwa penyaluran menggunakan SKTM Solid karena proses pengajuannya sudah berjalan mendahului ketersediaan data Desil tersebut,” ucapnya.
Pencairan Dijadwalkan Agustus 2026
Fajar menyebut tindak lanjut dari Bagian Kesra menjadwalkan pencairan bantuan mulai direalisasikan pada Agustus 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran murni tahun ini akan mengakomodasi penebusan ijazah bagi lebih dari 1.000 siswa, serta penyaluran BSM kepada lebih dari 1.000 penerima manfaat.
DPRD Dorong Penguatan Program Beasiswa
Komisi IV DPRD Kota Bogor juga mendorong penguatan program beasiswa bagi siswa kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurut Fajar, apabila tren permohonan penebusan ijazah dan BSM mulai menurun, DPRD akan mengarahkan sebagian anggaran untuk memperbesar kuota beasiswa.
“Concern kami memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, di mana masalah pendidikan wajib dipikirkan oleh pemerintah. Tahun ini baru sekitar 2.000 kuota beasiswa yang dianggarkan. Walau dirasa masih kurang, ini adalah langkah konkret yang bagus,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bogor berkomitmen terus mengevaluasi seluruh program pendidikan yang berjalan sebelum menyusun rencana anggaran tahun berikutnya.
Fajar berharap, melalui program beasiswa yang tepat sasaran, beban ekonomi masyarakat kurang mampu dapat berkurang sehingga target penurunan angka putus sekolah di Kota Bogor dapat tercapai secara berkelanjutan.
