Abast menambahkan bahwa para tersangka yang terlibat dalam produksi pil ilegal ini akan dijerat dengan Pasal 435 dan Pasal 436 Ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda antara Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar.
Sementara itu, Sutadi, seorang dosen perguruan tinggi negeri di Bandung, mengatakan bahwa meskipun aparat telah berhasil mengungkap pabrik pembuat pil ilegal, penertiban terhadap warung-warung yang menjual Tramadol secara ilegal di Bandung dan daerah lain di Jawa Barat masih sangat diperlukan.
“Sudah saatnya pihak berwenang lebih serius dalam menindaklanjuti peredaran pil ilegal yang marak di kota ini,” ujar Sutadi.
Ia menilai, meski pabrik-pabrik pembuat pil ilegal telah disita, warung yang menjual pil tersebut masih dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan yang ketat. “Ini seperti gajah di pelupuk mata yang tidak terlihat, sementara tungau di seberang laut terlihat jelas,” tambahnya.***
