Namun, ia menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR yang ternyata menggunakan pengertian hari kerja, bukan hari kalender.
Perbedaan cara menghitung waktu tersebut, menurut Mahfud, perlu diselaraskan agar pelaksanaan sidang tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Karena itu, ia menyarankan agar jadwal Sidang MPR diundur dan dihitung berdasarkan 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden.
Mahfud memberikan contoh apabila Presiden menyerahkan nama calon pengganti pada 20 November 2026, sidang MPR sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026.
“Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” jelasnya.
Jangan Sampai Memunculkan Masalah Politik Baru
Mahfud menilai penyesuaian jadwal berdasarkan 14 hari kerja merupakan pilihan yang lebih aman. Langkah tersebut dinilai dapat menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.






