KITAINDONESIASATU.COM – Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang kembali mengguncang polemik pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan harus dibatalkan.
Dalam salinan putusan yang dipublikasikan pada Selasa (10/11/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan. Majelis hakim juga memerintahkan pihak kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut.
Putusan itu sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya. MA menilai PTUN Jakarta keliru dalam menerapkan hukum ketika memeriksa gugatan tersebut.
Dalam pertimbangannya, MA menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap keputusan administrasi yang dinilai melanggar ketentuan. Persoalan tersebut, menurut MA, bukan semata-mata menyangkut kepentingan seseorang atau kontestan dalam pemilihan presiden, melainkan juga menyangkut kepentingan bangsa Indonesia.
Sorotan utama majelis hakim tertuju pada dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
