KITAINDONESIASATU.COM– Tiga lurah Kota Bogor siap menguji kapasitas dan program unggulannya dalam ajang prestisius Anugerah Gapura Sri Baduga yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lurah Tegallega, Lurah Lawang Gintung, dan Lurah Cibuluh terpilih mewakili Kota Hujan setelah melewati seleksi dari enam kelurahan kandidat terbaik.
Ketiganya akan bersaing dengan kelurahan lain dari 26 kota/kabupaten se-Jawa Barat, melalui tahap pemaparan hingga verifikasi lapangan yang sepenuhnya dimonitor provinsi.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memberikan motivasi dan arahan kepada para lurah terpilih di Ruangan Garden Hall, Green Forest Bogor, Jalan RE. Soemantadiredja No.99, Pamoyanan, Bogor Selatan, Rabu 17 September 2025. Ia menekankan bahwa kompetisi ini tidak sekadar berbicara soal penghargaan.
“Ajang ini sangat strategis, menjadi pemicu bagi kelurahan lainnya untuk lebih giat dan aktif lagi dalam melaksanakan berbagai tupoksi yang sudah melekat,” ujar Jenal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran lurah tidak boleh hanya sebatas menerima laporan, melainkan harus aktif turun ke lapangan.
“Seorang lurah tidak hanya menerima laporan dari bawahan, tetapi harus betul-betul turun, mengidentifikasi permasalahan, merespons, dan mencarikan solusi. Maka saya berharap lomba ini bukan sekadar mencari siapa yang juara, tetapi menegaskan kembali bahwa tugas lurah itu sangat strategis,” tegasnya.
Selain memberi semangat, Jenal juga mengajak seluruh aparatur wilayah untuk membangun kota secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kota Bogor sangat ditentukan oleh kinerja kelurahan.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Dicky Iman Nugraha, menjelaskan bahwa penilaian tahun ini mengalami perubahan signifikan.
“Penilaian ini memiliki sedikit perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja kelurahan tahun ini bertransformasi menjadi Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” papar Dicky.
Ia menambahkan, indikator penilaian yang diterapkan mencakup berbagai aspek pelayanan dasar, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, pekerjaan umum, hingga perumahan dan permukiman.
“Pemprov ingin benar-benar menggali bagaimana hak-hak dasar warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah kota/kabupaten, tentu melalui kinerja kelurahan,” pungkasnya. (Nicko)***
