KITAINDONESIASATU.COM– Upaya memutus rantai kemiskinan di Kota Bogor kini memasuki babak baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi meluncurkan Sistem Monitoring Cerdas atau Simoncer, sebuah inovasi digital untuk mengawal proses “naik kelas” warga penerima bantuan dari tahap intervensi hingga benar-benar mandiri.
Program ini diharapkan mampu memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran sekaligus mengurangi ketergantungan warga pada bantuan pemerintah.
Launching Simoncer digelar di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Senin 11 Agustus 2025, dipimpin langsung Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Atep Budiman serta dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor.
Inovasi ini merupakan gagasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Dani Rahardian, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinsos Kota Bogor.
Dani menjelaskan, sistem ini akan memantau dan mengarahkan proses graduasi Program Keluarga Harapan (PKH), agar penerima yang sudah mampu secara ekonomi, pindah domisili, atau meninggal, dapat segera dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
“Graduasi ada dua macam. Pertama, graduasi alami yang terjadi berdasarkan pembaruan data setiap tiga bulan, misalnya penerima yang meninggal, pindah, atau sudah mampu. Kedua, graduasi bagi masyarakat kurang mampu yang diarahkan untuk naik kelas menjadi mandiri,” ungkap Dani.
Menurutnya, seperti yang disampaikan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, PKH juga menyangkut persoalan ‘mental miskin’.
“Artinya, graduasi ini adalah proses untuk membantu masyarakat yang awalnya tidak mampu menjadi mandiri. Tahapannya sudah diatur dalam perwali dan ada SOP-nya,” ujar Dani.
Ia memaparkan, proses ini diawali seleksi peserta dengan kriteria usia produktif, kemudian pendampingan psikologis bekerja sama dengan DP3A dan LK3 agar peserta memiliki pola pikir bahwa kemiskinan bukan kondisi yang harus diterima.
