“Intinya memang harus ada efisiensi di berbagai sektor. Terutama yang paling menonjol itu adalah pengadaan barang dan jasa, khususnya di alat tulis dan kantor, kemudian juga makan dan minum, bahkan kita juga memikirkan apakah WFH itu juga menjadi bagian dari efisiensi,” jelas Dedie.
Dedie menilai, langkah efisiensi bukan semata penghematan, tetapi strategi agar setiap rupiah anggaran dikelola secara cermat dan produktif. Ia menegaskan, Pemkot Bogor akan memastikan kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan masyarakat tetap berjalan optimal meski dengan penyesuaian anggaran.
Selain itu, Dedie juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga arah kebijakan fiskal daerah agar tetap seimbang dan berorientasi pada hasil. “Efisiensi ini kita lakukan bukan untuk membatasi kegiatan, tetapi justru agar kita punya ruang lebih luas untuk mengoptimalkan anggaran pada hal-hal yang benar-benar penting dan dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Dengan disetujuinya KUA-PPAS 2026, DPRD dan Pemkot Bogor kini bersiap melanjutkan tahapan berikutnya, yakni pembahasan dan penetapan RAPBD 2026. Harapannya, APBD tahun mendatang dapat disahkan tepat waktu dan menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Bogor. (Nicko)
