KITAINDONESIASATU.COM- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, membuka Kick Off Persiapan Evaluasi Pemerintahan Digital Kota Bogor Tahun 2026 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Denny Mulyadi mengungkapkan sejumlah catatan terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Salah satu perhatian utama adalah penyempurnaan aplikasi yang telah dibangun dengan menjadikan data sebagai fondasi utama, seiring dinamika perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang.
“Saya berharap kegiatan ini mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi Kota Bogor untuk terus melakukan perbaikan,” kata Denny Mulyadi, Selasa 23 Juni 2026.
Efektivitas Transformasi Digital Harus Terukur
Denny Mulyadi menegaskan bahwa implementasi SPBE di Kota Bogor harus benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan dan diukur secara nyata.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya sebatas mengganti sistem manual menjadi digital, tetapi juga harus mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan proses kerja pemerintahan.
“Peralihan dari sistem manual ke digital harus terukur efektivitasnya,” tegasnya.
Kota Bogor Siap Menjadi Inisiator Penyempurnaan Aplikasi Srikandi
Dalam arahannya, Denny Mulyadi menyampaikan bahwa Kota Bogor siap menjadi inisiator dalam upaya penyempurnaan aplikasi Srikandi agar lebih sederhana dan mudah digunakan oleh para pengguna.
Ia menilai banyaknya aplikasi yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu diarahkan pada integrasi sistem agar penggunaannya lebih efektif dan efisien.
“Jika ada usulan penyempurnaan aplikasi yang dinilai baik dan relevan dengan kebutuhan saat ini, tentu harus mendapat respons yang cepat. Kondisi saat ini menuntut adanya penyempurnaan agar proses kerja semakin optimal,” ujarnya.
Perlunya Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Denny Mulyadi menambahkan bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya penyempurnaan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kebutuhan Daerah Harus Selaras dengan Kebijakan Pusat
Menurutnya, pemerintah daerah menghadapi kondisi di mana terdapat kewajiban menggunakan aplikasi yang disediakan pemerintah pusat, namun di sisi lain juga membutuhkan percepatan proses bisnis melalui pengembangan fitur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
“Perlu ada komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan serta kebutuhan di lapangan dapat berjalan selaras dan sinkron,” katanya.
Nilai SPBE Kota Bogor Capai 4,08
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rudiyana, dalam laporannya menyampaikan bahwa nilai SPBE Kota Bogor saat ini berada pada level yang cukup baik, yakni 4,08.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator penilaian yang perlu ditingkatkan secara bersama-sama, terutama pada aspek yang nilainya masih rendah.
Aspek Keamanan dan Manfaat Aplikasi Jadi Prioritas
Rudiyana mengatakan bahwa dalam pengembangan aplikasi, aspek keamanan, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Evaluasi SPBE Jadi Momentum Perbaikan Layanan Digital
Melalui persiapan evaluasi Pemerintahan Digital Tahun 2026, Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas implementasi SPBE, memperkuat integrasi sistem, serta memastikan seluruh aplikasi yang digunakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
