News

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Upaya Merebut Kembali Rakyat Atas Pasar 

×

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Upaya Merebut Kembali Rakyat Atas Pasar 

Sebarkan artikel ini
SUROTO
Ketua AKSES, Suroto. (Foto: Ist)

Oleh: Suroto

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

KITAINDONESIASATU.COM – Tuntutan pembubaran program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belakangan mengemuka dari sejumlah kelompok masyarakat. Argumentasinya beragam, mulai dari anggapan bahwa perencanaannya kurang matang, tuduhan adanya potensi korupsi, bisnisnya dianggap tidak feasible alias tidak layak, dianggap sebagai bentuk kanibalisasi terhadap bisnis yang telah berjalan, besarnya anggaran yang dinilai mengganggu program lain, hingga persoalan pembangunan gedung di lokasi yang dianggap tidak tepat.

Semua kritik tersebut sah disampaikan. Kritik merupakan bagian dari kontrol masyarakat dan sumber penting bagi perbaikan kebijakan publik. Terlebih KDKMP merupakan program berskala nasional yang menggunakan dukungan sumber daya negara dalam jumlah besar. Namun, kritik terhadap program ini semestinya diletakkan dalam pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan, desain, perkembangan kebijakan, serta masalah struktural ekonomi yang sesungguhnya hendak dikoreksinya. 

Kritik yang mengambil persoalan teknis implementasi lalu menjadikannya alasan untuk membubarkan keseluruhan program berisiko menghilangkan substansi penting dari gagasan tersebut. Dalam perencanaan dikenal adagium bahwa tidak ada rencana yang benar-benar sempurna sebelum dieksekusi. Eksekusi justru merupakan pengujian terhadap berbagai asumsi yang dibuat di atas kertas.

Dalam kebijakan publik, perubahan desain ketika ditemukan kelemahan di lapangan bukan sesuatu yang tabu. Kemampuan melakukan koreksi berdasarkan kenyataan empiris justru menjadi bagian dari proses perencanaan itu sendiri. 

Gagasan KDKMP bermula dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diwujudkan menjadi kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Gagasan dasarnya adalah membangun kelembagaan ekonomi rakyat sampai tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Cita. Dalam perspektif yang lebih mendasar, program ini dapat dibaca sebagai ikhtiar menerjemahkan janji konstitusional mengenai demokrasi ekonomi sebagaimana Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *