“Tempat wisata berisiko harus mendapatkan rekomendasi dan standar dari Basarnas. Karena Basarnas yang nanti turun ke lapangan,” ujar Lasarus.
Ia mendorong agar Basarnas diberikan kewenangan penuh menyusun regulasi pengamanan kawasan rawan, demi mencegah potensi kecelakaan dan memperkuat sistem penyelamatan nasional.
Permintaan Tambahan Anggaran Rp 2,2 Triliun
Basarnas mengajukan pagu kebutuhan tahun 2025 sebesar Rp 3,7 triliun, namun hanya memperoleh pagu awal Rp 1,4 triliun, dengan sebagian besar masih terblokir.
Akibatnya, Basarnas menghadapi backlog anggaran sebesar Rp 2,21 triliun.
Kekurangan ini dikhawatirkan akan berdampak pada:
-Operasi SAR yang tidak cepat dan tidak terkoordinasi
-Turunnya kepercayaan publik
-Menurunnya kualitas SDM SAR
-Potensi meningkatnya korban jiwa
