KITAINDONESIASATU.COM – Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah menyoroti dampak efisiensi APBN dan APBD 2025 terhadap pekerja kontrak.
Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah,
menyoal implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi belanja negara, termasuk pengurangan anggaran untuk belanja lainnya.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025), ia menegaskan bahwa belanja pegawai seharusnya tidak masuk dalam kategori efisiensi.
“Dalam Inpres 1 Tahun 2025 ini, belanja pegawai tidak termasuk dalam efisiensi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan sopir, satpam, driver bus, petugas kebersihan, dan office boy? Anggaran untuk mereka tidak diambil dari belanja pegawai, tetapi dari pos belanja lainnya. Apakah mereka juga akan terdampak efisiensi? Saya berharap mereka tidak terkena dampaknya,” ujar Sarifah, dikutip dari Parlementaria pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sebagai seorang perempuan dan ibu, Sarifah mengungkapkan keprihatinannya terhadap pekerja honorer yang diberhentikan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Ia menceritakan pengalaman seorang pegawai honorer yang tiba-tiba menerima informasi pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah pulang ke rumah.
“Saya tidak ingin hal seperti ini terjadi di kementerian-kementerian lain yang menjadi mitra Komisi I,” tegasnya.
Selain itu, Sarifah meminta penjelasan mengenai kebijakan prioritas nasional di sektor penyiaran.
Ia menekankan pentingnya mendukung program penyiaran yang bermanfaat, terutama di daerah, guna menangkal penyebaran hoaks yang semakin marak di media sosial.
“Saya mengapresiasi upaya KPI dalam mendukung program ini. Namun, jika anggarannya dipangkas, pengawasan terhadap konten penyiaran bisa menjadi semakin sulit,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sarifah juga menyoroti permasalahan blankspot yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk yang berdekatan dengan Jakarta.
Ia berharap pemerataan akses teknologi komunikasi dan informasi dapat ditingkatkan demi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, Sarifah memberikan apresiasi kepada Komdigi atas keberhasilannya dalam menangani penyebaran konten pornografi di WhatsApp.
“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Komdigi dalam mengatasi masalah ini. Jika saya bisa memberikan tepuk tangan secara langsung, saya akan melakukannya,” ujarnya dengan penuh semangat.
Rapat kerja ini menjadi momen penting bagi DPR untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak merugikan pekerja kontrak serta mendukung kebijakan yang memperkuat kualitas penyiaran dan pemerataan teknologi di seluruh wilayah Indonesia.- ***
